JAKARTA, BERNAS.ID – Aktivis Greenpeace menyoroti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan pengendalian kualitas udara di ibu kota. Anies menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019.
Greenpeace mengapresiasi Anies yang telah menerbitkan Ingub tersebut sebagai bentuk responnya soal polusi udara setelah mendapat perhatian dari banyak kalangan.
?Kami mengapresiasi Ingub yang dikeluarkan bertepatan dengan sidang perdana gugatan warga tentang polusi udara Jakarta pada 1 Agustus 2019,? kata juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyani, Sabtu (3/8/2019).
Dia menyebut, dengan adanya Ingub tersebut, harus ada pemantauan dan pengendalian polusi udara dari berbagai sumber polutan, termasuk pembangkit listrik. Bondan menilai, lewat Ingub tersebut, Anies mewajibkan gedung, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah daerah melakukan transisi ke energi surya lewat pemasangan panel surya.
Bondan memiliki sejumlah catatan terkait Ingub ini. Dia menilai Pemprov DKI harus melakukan inventarisasi secara berkala sebagai dasar kajian ilmiah untuk mengetahui sumber polusi udara Jakarta. Lewat kajian ilmiah ini, pemerintah disebutnya bisa mengambil langkah yang terukur dan sistematis untuk mengurangi polusi.
?Hal yang juga harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah menyediakan alat ukur kualitas udara yang memadai sehingga bisa mewakili luasan DKI Jakarta yang datanya bisa dengan mudah diakses oleh publik. Selain itu, diperlukan sistem peringatan agar masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kualitas udara yang buruk, seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang dan tidak melakukan olahraga saat kualitas udara sedang tidak sehat,? ujarnya.
Bondan menyarankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperketat baku mutu udara ambien nasional yang disebutnya belum diperbarui selama 20 tahun. Dia menyebut baku mutu udara ambien untuk konsentrasi PM 2,5 per hari nasional adalah 65 ug/m3, padahal standar WHO adalah 25 ug/m3.
?Ini berarti, standar nasional masih 3 kali lipat lebih lemah dibandingkan standar WHO,? sebutnya.
Dia juga meminta daerah sekitar DKI melakukan upaya mengurangi polusi udara. Dia mengatakan harus ada solusi bersama antarwilayah untuk mengatasi masalah polusi.
?Di sini diperlukan dukungan dan kerja sama dengan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat, untuk merumuskan solusi bersama. Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat juga harus segera merespons masalah pencemaran udara ini,? jelasnya.
Dalam Ingub 66/2019 tersebut diatur sejumlah langkah untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Antara lain perluasan ganjil-genap, pembatasan usia kendaraan yang beroperasi secara bertahap, memperketat uji emisi, meningkatkan tarif parkir di sejumlah lokasi, meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan transportasi umum, memperketat aturan bagi pabrik, hingga penghijauan di sejumlah lokasi. (sbh)
