YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta adanya reformasi perangkat desa di DIY. Ini supaya implementasi pemanfaatan dana pemberdayaan desa dapat dikaji ulang agar membawa dampak maksimal.
Hal tersebut diutarakan Sri Sultan dalam agenda Rapat Pembahasan Reformasi Pemberdayaan Pemanfaatan Desa, Jumat (30/04/2021) siang di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Di sini, Sultan menekankan kembali pentingnya pemberdayaan desa, mengingat kekuatan dianggap sebagai modal sosial masyarakat Yogyakarta.
“Desa adalah modal sosial Jogja, jangan sampai lepas. Kita jaga modal sosial ini jangan sampai lepas. Desa bisa kita desain, reform, bagaimana mengeratkan dan menumbuhkan demokratisasi tidak hanya saat ada pemilihan lurah atau dukuh saja,” katanya.
Ia juga berharap agar nuansa civil society di Yogyakarta dapat terbentuk dengan baik, namun jangan sampai menjadi masalah baru.
Karena itu, sudah saatnya perangkat desa untuk bertransformasi.
“Gimana caranya Pak Lurah, Dukuh, itu mau berubah. Bahwa dia mendapatkan amanah untuk melayani publik. Reformasi itu bukan untuk desanya, melainkan untuk perangkatnya,” kata Sultan.
Ia menegaskan, desa yang mendapatkan dana bantuan Rp 1 miliar melalui Bantuan Khusus Keuangan (BKK), harus jelas output yang dihasilkan.
“Harapan saya sederhana, misalnya dana bantuan Rp 1 miliar di 10 desa itu. Kita selesaikan polanya, kita harus ciptakan pola pertanggungjawaban,” kata Sultan.
Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa sebagai pengguna anggaran, desa harus mau berubah. Hal tersebut mengingat bahwa desa kini dapat mengelola dana keistimewaan (danais) secara mandiri sesuai potensi masing-masing desa. Tidak seperti sebelumnya dimana danais hanya dapat digunakan hingga level kabupaten/kota saja.
“Salah satunya adalah pengelolaan bumdes (badan usaha milik desa). Bumdes ini juga jadi bagian lurah untuk konsolidasi, jadi kekuatan baru dimana pola pikir sudah berubah,” katanya
Sultan juga menambahkan jika guyub rukun dan persatuan di desa harus terus digalakkan. Nilai budaya lokal harus bisa jadi alat pemersatu.
“Kalau sudah tidak ada kebudayaan, bisa dihidupkan lagi itu panen padi, untuk keakraban dengan perangkat desa,” pungkasnya. (den)
