JAKARTA, BERNAS.ID – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera merombak jajaran kabinet. Dalam forum “Dialog Aktual: Kocok Ulang Kabinet Prabowo, 5 Menteri Layak Direshuffle” yang digelar Minggu (13/7/2025), Nailul menilai kondisi ekonomi yang memburuk menjadi alasan kuat reshuffle harus segera dilakukan.
“Daya beli masyarakat melemah, konsumsi sandang turun tajam, dan ini berdampak pada gelombang PHK di industri manufaktur,” kata Nailul.
Baca Juga : Pemerintah Perlu Waspadai Gelombang PHK DI Sektor Perhotelan
Dirinya juga menyoroti turunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berdampak pada merosotnya sektor perdagangan, terutama ritel. “Perdagangan eceran alami musim paceklik. Ini efek domino dari IKK yang turun,” lanjutnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lonjakan kasus PHK hingga 141 persen pada dua bulan pertama 2025. Nailul menyebut laporan serikat buruh dan Apindo bahkan mencatat lebih dari 40 ribu kasus PHK pada periode yang sama.
Melihat situasi ini, Nailul menyebut tujuh menteri yang layak diganti karena dinilai gagal atau menimbulkan kontroversi. Ia menilai Airlangga Hartarto layak direshuffle karena dinilai gagal dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat dan kebijakan stimulus ekonomi yang tidak berdampak signifikan ke masyarakat bawah. Zulkifli Hasan disorot karena harga pangan yang terus bergejolak, termasuk harga beras yang naik meski stok dinyatakan melimpah.
Baca Juga : Ini Kebijakan Stimulus Pemerintah Untuk Pekerja Hingga Berikan Diskon Transportasi
Sri Mulyani Indrawati juga mendapat sorotan tajam akibat kebijakan kontroversial seperti kenaikan PPN 12 persen, penurunan penerimaan negara, serta program CORETAX yang dianggap membingungkan dan memberatkan pelaku usaha. Sementara itu, Budi Arie Setiadi disebut karena dugaan keterlibatan dalam kasus judi online dan pembentukan koperasi Merah Putih yang menuai polemik.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut disebut akibat kisruh distribusi LPG 3 kg serta lambatnya progres transisi energi nasional. Nailul juga menyoroti kinerja Dadan Hindayana yang terlibat dalam polemik keracunan makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) dan lambannya pencairan dana program tersebut. Terakhir, Arief Prasetyo Adi dinilai gagal menstabilkan harga beras yang terus meroket di pasaran.
“Ini saatnya Presiden bertindak tegas. Rakyat butuh kepastian dan solusi nyata,” pungkas Nailul. (DID)
