JAKARTA, BERNAS.ID – Lonjakan kriminalitas jalanan di Jakarta memantik sorotan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ongen Sangaji. Ia menilai persoalan keamanan ibu kota tidak cukup hanya dijawab dengan patroli, melainkan harus dimulai dari pembenahan mendasar, Satpol PP perlu memiliki markas besar sebagai pusat komando pengendalian.
Menurut Ongen, selama ini kinerja Satpol PP belum maksimal karena terbentur keterbatasan sarana dan prasarana. Bahkan, di tingkat kelurahan, banyak personel yang belum memiliki ruang kerja tetap untuk menjalankan tugasnya.
Baca Juga : Mau Punya Mako, Kasatpol PP DKI: Beri Kewibawaan Petugas Penegak Perda
“Bagaimana kita bicara keamanan Jakarta kalau sarana dasarnya saja tidak ada. Di banyak kelurahan, Satpol PP tidak punya ruangan, habis apel malah nongkrong di warung,” kata Ongen, Minggu (24/5/2026).
Ia menegaskan, keberadaan markas besar di tingkat provinsi menjadi kebutuhan mendesak. Fasilitas tersebut diharapkan berfungsi sebagai pusat kendali operasional yang mampu mengintegrasikan koordinasi antara Satpol PP, kepolisian, dan unsur pengamanan lainnya.
Tak hanya itu, Ongen juga mendorong pembangunan pos-pos Satpol PP di titik strategis seperti jalan utama dan pusat perdagangan. Menurutnya, kehadiran pos ini penting untuk mempercepat respons terhadap gangguan keamanan sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.
“Harus ada pos-pos di jalur utama, seperti Sudirman sampai Tanah Abang. Jadi ada titik koordinasi yang jelas di lapangan,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan DPW NasDem DKI Jakarta itu.
Baca Juga : Fraksi Golkar: Narkotika Ancaman Serius, Ranperda P4GN Harus Prioritaskan Pencegahan
Menurutnya, penguatan infrastruktur Satpol PP menjadi keharusan, mulai dari pembangunan markas di tingkat provinsi hingga di lima wilayah kota dan kabupaten sebagai basis pengendalian keamanan.
Ia menilai, langkah itu penting untuk menjawab tantangan Jakarta sebagai kota global, sehingga pemerintah dapat memastikan pengawasan dan pengendalian keamanan berjalan optimal di bawah koordinasi Satpol PP DKI Jakarta.
Di sisi lain, Ongen juga menyoroti kondisi di tingkat kelurahan yang masih jauh dari ideal. Dari total 267 kelurahan, baru sekitar 10 persen yang memiliki ruang kerja bagi Satpol PP, sehingga menurutnya sulit mengharapkan kinerja maksimal jika kebutuhan dasar saja belum terpenuhi.
Selain infrastruktur, Ongen juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia. Minimnya personel membuat anggota Satpol PP harus bekerja dalam durasi panjang, yang dinilai tidak ideal dan berpotensi menurunkan efektivitas kerja.
Ia pun mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka rekrutmen Satpol PP dalam jumlah besar. Namun, ia mengingatkan bahwa penambahan personel harus dibarengi dengan pembenahan sistem dan fasilitas.
“Penambahan SDM itu bagus, tapi harus diikuti dengan sarana yang memadai. Kalau tidak, ya sama saja,” tegasnya.
Ongen berharap Pemprov DKI segera merealisasikan pembangunan markas besar Satpol PP sebagai bagian dari strategi memperkuat keamanan kota. Tanpa langkah konkret tersebut, ia khawatir upaya menekan kriminalitas jalanan tidak akan berjalan optimal.
