JAKARTA, HarianBernas.com– Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Pemerintah sedang mempertimbangkan personel bersenjata di kapal-kapal tunda dan tongkang (tug and barge) yang mengangkut batu bara Indonesia ke Filipina, Kamis (14/7).
Pilihan personel bersenjata ini dibahas dalam rapat paripurna tingkat menteri (RPTM) tentang pusat krisis pembebasan sandera WNI di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis. Alasannya, 15 persen kapal pengekspor batu bara ke Filipina berupa kapal tongkang kecil yang rentan dibajak.
“Kasus penyanderaan selalu terjadi pada kapal 'tug and barge'. Karena itu, kita sepakat prioritas (keamanan) kita berikan ke kapal-kapal tersebut,” jelas Menlu usai mengikuti rapat paripurna tingkat menteri (RPTM).
Penempatan personel sipil bersenjata (armed guards) untuk mengawal kapal niaga sesuai dengan panduan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO).Namun, kebijakan itu belum final karena masih perlu dikaji Menteri Perhubungan.Ignasius Jonan akan mempelajari panduan IMO tersebut.
Moratorium pengiriman batu bara akan terus diberlakukan sampai pemerintah Filipina menjamin keamanan kapal-kapal pengekspor batu bara Indonesia yang ikut andil untuk mencukupi kebutuhan listrik di Filipina.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mendisiplinkan kapal-kapal niaga agar melintas di jalur pelayaran (sea corridor) yang aman, meskipun jaraknya memang sedikit lebih jauh. Saat ini, 10 ABK WNI menjadi sandera kelompok separatis Abu Sayyaf dan diupayakan penyelamatan 10 WNI tersebut melalui jalan negosiasi.
