JOGJA — Paugeran yang merupakan seperangkat aturan di internal Pura Pakualaman tidak perlu tertulis secara detail. Itu termasuk paugeran tentang mekanisme suksesi Adipati bertahta.
Menurut Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Prabu Suryodilogo, paugeran tidak perlu tertulis secara rinci. Sebab paugeran bukan merupakan hukum positif tapi hukum adat yang sudah berjalan turun menurun.
“Jadi paugeran tak perlu ditulis secara lengkap karena ini merupakan hukum adat. Justru dengan hukum adat yang tak tertulis itu maka pemaknaannya akan menjadi lebih luas dibandingkan hukum positif yang tertulis,” ujar putra mahkota Paku Alam (PA) IX itu usai menerima kunjungan takziah Wakil Presiden Yusuf Kalla ke Puro Pakualaman, Kamis (26/11).
Menurutnya, Pura Pakualaman siap mempublikasikan paugeran kepada masyarakat. Namun, pengumuman paugeran yang akan disampaikan tidak perlu menuliskan semua hal terkait paugeran. “Ya, nanti yang tertulis yang poin-poin saja, tidak semua harus tertulis,” kata pria bernama lahir Raden Mas (RM) Wijiseno Haryo Bimo itu.
Kepala Biro Kesejahteraan Pemda DIY itu memahami masyarakat memiliki hak untuk mengetahui paugeran Pura terutama terkait dengan mekanisme pengangkatan Adipati yang bertahta. Hal itu sebagai bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Namun, kata dia, bukan merupakan kewenangannya mengatur bagaimana tehnis mengumumkan paugeran.
Terhadap persiapan prosesi jumenengan, pangeran pati calon penerus PA IX itu mengaku tengah menyiapkan diri secara batiniyah. “Ya saat ini menyiapkan hati diri sendiri,” katanya.
Tak memungkinkan, menurutnya, jika prosesi jumenengan terlaksana dalam suasana berkabung. “Saat ini masih dalam susana berkabung, kira-kira (pelaksanaan Jumenengan) setelah 40 hari (terhitung sejak PA IX wafat),” katanya.
Ia pun menyangkal munculnya anggapan jika pihak Kesentanan Hageng Kawedanan Pura Pakualaman membahas suksesi Adipati bertahta di tengah suasana berkabung. “Pembahasaan itu bukan mengangkat Adipati bertahta, namun musyawarah keluarga yang menunjuk diri saya menjadi pelaksana harian (Plh) di Kadipaten,” tutur dia.
Terkait munculnya perlawanan dari kubu KGPH Anglingkusumo, ia tak memberikan banyak komentar. Dia hanya mengatakan bahwa Anglingkusumo merupakan pamannya yang patut dihormati. “Beliau paman saya dan saya sangat menghormatinya,” ujarnya.
Di bagian lain, DPRD DIY secara resmi telah menerima surat pemberitahuan kematian KGPAA PA IX, Kamis (26/11). Di hari yang sama dewan langsung menyampaikan pengumuman surutnya PA IX itu melalui rapat paripurna.
Wakil Ketua I DPRD DIY Arif Noor Hartanto menyatakan dengan telah diterimanya surat tersebut maka dewan akan menggelar rapat konsultasi dan rapat pimpinan dewan. Hasil keputusan rapat akan dikirimkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan pemberhentian dengan hormat kepada PA IX dari jabatan Wakil Gubernur karena alasan surut.
“Setelah ada SK pemberhentian dengan hormat yang diterima oleh dewan, berikutnya dewan akan melanjutkan surat itu ke Kadipaten Puro Pakualaman. Kemudian akan menjadi kewenangan Puro untuk menentukan PA X yang bertahta,” paparnya.
Setelah Pura menentukan PA X bertahta maka kewajiban Pura kembali berkirim surat pengajuan pengisian Wakil Gubernur (Wagub) ke DPRD DIY. Seiring itu dewan akan menyusun tatib penetapan Wagub. Setelah tatib terbentuk maka DPRD DIY melanjutkan pembahasan dengan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait verifikasi calon wagub. (*)
