JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, meminta pemerintah menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut Suryadi, proyek IKN Nusantara merupakan pemborosan besar.
“F-PKS juga mengajak masyarakat termasuk mahasiswa yang demo kemarin untuk tolak IKN ini, karena hal ini menjadi suatu kemubaziran yang besar,” kata Suryadi, Jumat (22/4/2022).
Menurut Suryadi, sumber pendanaan pembangunan IKN tidak jelas karena sejumlah investor menyatakan mundur. Sementara itu, pemerintah berjanji pembangunan IKN Nusantara tidak akan membebani APBN.
Baca juga: Tol Bawah Laut Bakal Dibangun Di IKN Nusantara
“F-PKS sendiri menolak penggunaan APBN yang besar itu untuk pembangunan IKN. Sebab, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, di mana menurut data BPS jumlah kemiskinan meningkat sebanyak 2,7 juta orang selama pandemi,” katanya.
Baca juga: Jokowi Juluki IKN Yang Baru Dengan 10 Minutes City
Adapun dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27 triliun sampai Rp30 triliun untuk pembangunan IKN.
Suryadi mengatakan, uang tersebut lebih baik dialokasikan ke program padat karya Kementerian PUPR yang alokasi anggarannya menurun pada tahun 2022.
Pada TA 2021 anggaran program padat karya di KemenPUPR mencapai Rp24,27 triliun, namun turun di TA 2022 menjadi 41,3 persen atau hanya Rp13,64 triliun.
“Pembangunan IKN ini adalah sebuah mega proyek yang kurang bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, bahkan cenderung menjadi beban negara untuk saat ini,” tegasnya.
Melalui UU Nomor 3 Tahun 2022, ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo pun telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
Saat ini, aturan teknis turunan UU IKN sedang dalam tahap finalisasi di Sekretariat Negara. (den)
