SLEMAN, BERNAS.ID- Puluhan dukuh dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman mendatangi kantor KPU Sleman untuk klarifikasi snack yang tidak layak saat pelantikan KPPS, Jumat (26/1/2024). Massa menuntut KPU Sleman untuk transparan dan mengambil langkah hukum terkait vendor penyedia snack acara pelantikan KPPS.
Baca Juga Kejari Sleman Diminta Pakai Strategi Klaster Bongkar Dugaan Korupsi Hibah Pariwisata
Ketua Paguyungan Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo, mengatakan para KPPS yang sebagian menjabat dukuh mengeluhkan fasilitas snack yang tidak layak saat pelantikan KPPS, Kamis (26/1). Para KPPS menganggap fasilitas snack yang diberikan tidak layak.
“Ketika snack aja kurang wajar, pasti pertanyaannya yang lain, kok Sleman ga ada transportnya? Yang lain lagi terkait bimtek dan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024, jangan sampai Sleman terulang lagi,” tuturnya.
Selain soal konsumsi, ia pun meminta KPU Sleman memastikan honor KPPS dibayarkan tepat waktu karena berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, terjadi keterlambatan pembayaran honor KPPS. “Kami memberi masukan, ngelingke. Tujuan kami pemilu terlaksana dengan sukses,” tuturnya.
Salah seorang KPPS, Ahmadi Riyanto mengatakan anggota KPPS sebenarnya mempermasalahkan pemotongan anggaran dalam pengadaan snack maupun fasilitas lainnya berdasarkan keterangan Ketua KPU Sleman. “Mohon penjelasannya dan kejujurannya,” ucapnya.
Ia menyebut jika tidak ada transparansi dan langkah dari KPU Sleman, ia mengaku siap mundur dan tidak akan terlibat lagi dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya. “Karena ini adalah hak dari rakyat yang dikelola pemerintah dan dikembalikan dan dirasakan masyarakat,” katanya.
Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama, memaparkan total anggaran snack untuk pelantikan KPPS sekitar Rp400 juta dengan PT Jujur Kinaryo Projo terpilih sebagai vendor penyedia snack melalui e-katalog. Ia menyatakan PT Jujur telah menyanggupi pesanan snack seharga Rp15.000 sebanyak 24.199.
Ia menyebut pasca pelantikan, KPU Sleman telah memanggil dan mempertemukan vendor selaku penyedia snack dengan Jogoboyo atau Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kamis (25/1/2024). Dalam pertemuan itu, terungkap jika vendor memotong anggaran snack dari KPU Sleman menjadi Rp2.500 dan mendistribusikan pekerjaan pengadaan snack ke beberapa produsen lain.
“Ternyata menurunkan seharga Rp2.500. Berarti sudah bathi Rp12.500. Jogoboyo menyarankan kami mengambil langkah. Langkah pertama kami menyetop dia sebagai vendor,” ungkapnya.
Baca Juga Kejari Sleman Dan BPKP DIY Sepakat Ada Pidana Di Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Yuyud juga mengklarifikasi jika anggaran yang dialokasikan untuk pelantikan KPPS hanya sebatas untuk snack sebesar Rp15.000 per orang. Di Sleman tidak dianggarkan untuk uang transport dan makan berat sebagaimana Kota Jogja.
Ia pun memastikan pada pelaksanaan Bimtek, KPPS akan mendapat uang transport sebesar Rp50.000, makan berat dan snack. Kemudian untuk honor KPPS, dipastikan akan turun tepat waktu setelah pelaksanaan pemungutan suara.
Terkait desakan KPU Sleman mengambil langkah hukum terhadap PT Jujur Kinaryo Projo, KPU Sleman menyetujui, tapi saat ini masih fokus pada pelaksanaan Bimtek KPPS. “Setelah bimtek nanti akan kami rundingkan dengan pimpinan, langkah terbaik seperti apa. Jika perlu pendampingan hukum kami akan menggunakan penasehat hukum,” pungkasnya. (Jat)
