JAKARTA, BERNAS.ID – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Perusahaan BUMN Konstruksi (Karya) Senin, 17 Februari 2020. RDP tersebut terbagi dalam 2 sessi, yang pertama pada pagi hari bersama Direktur Utama dan Direksi PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Dan sessi kedua pada sore harinya menghadirkan Direktur Utama dan Direksi PT Nindya Karya (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional.
Usai mendengarkan paparan dari pihak Perusahaan BUMN Konstruksi, Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi memberikan beberapa catatan secara umum dan spesifik kepada beberapa Perusahaan BUMN Konstruksi tersebut, termasuk memberikan penilaian sehat atau tidak sehat kepada masing-masing jajaran BUMN itu.
“Kita tahu BUMN Karya memiliki fasilitas yang cukup dibandingkan pengusaha konstruksi lain seperti, SDM, teknologi, kemudahan peraih modal kerja, mendapat peluang atau proyek dari negara. Dari paparan BUMN ini saya lihat sehat (PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, saya lihat dari kurun waktu dulu hingga saat ini berbeda. Dulu tidak ada pesaing, pesaingnya hanya sesama PT BUMN. Saat ini ada keterbukaan saingan dalam tender dengan perusahaan konstruksi swasta,” katanya.
Untuk itu menurut Pria yang akrab disapa Mbah Bardi ini, BUMN Karya diharapkan dapat menjadi leader dalam dunia konstruksi. “Maka harus ada inovasi, bagaimana menciptakan suasana bersaing sehat antara BUMN dengan swasta. Ada peraturan di bawah Rp 100 milyar BUMN tidak boleh ikut, namun dari pihak swasta saya dengar di bawah Rp 100 milyar ada saja BUMN yang masih ikut,” tambah dia.
Berkaitan dengan inovasi dan dengan kelebihan yang dimiliki BUMN, disebutkan Politisi Partai NasDem ini, seharusnya banyak hal yang bisa disentuh jajaran BUMN Karya. “Misalnya di PP, kita masih banyak pabrik gula mangkrak dan aset jaman belanda dan itu adalah lahan yang digunakan untuk kedaulatan pangan kita. Tidak ada investor yg mau membangun lagi pabrik tersebut agar pabrik jalan kembali. Berbeda dengan konstruksi jalan tol yang bisa dimain-mainkan, jika ini (pembangunan/revitalisasi pabrik gula) dilakukan akan membawa kontribusi berarti bagi kedaulatan pangan kita,” papar Mbah Bardi.
Setelah mendengarkan paparan masing-masing Perusahaan BUMN Konstruksi, didapatkan kriteria sehat dan tidak sehat. Mbah Bardi mempertanyakan apakah tidak mungkin bagi BUMN yang tidak sehat bergabung dengan yang sehat sehingga BUMN Karya menjadi sangat kuat dengan tambahan aset dari BUMN yang lainnya. Bahkan dia juga membeberkan adanya temuan dan masukan dari Dapilnya di Kulonprogo, terkait ada perselisihan antara subkontraktor PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan pihak lapangan sehingga menimbulkan selisih pada penghitungan volume, yang sampai hari ini belum dibayarkan, karena tidak cocok diantara keduanya. “Sampai hari ini tidak ada penyelesaian dan terus menggantung. Kasus-kasus seperti itu banyak, namun subkobtraktor tidak mau ribut dan terima saja hitungan dari PT PP walaupun merugi, ini mungkin ada oknum, untuk itu Dirut bisa mendeteksi kebenarannya, sehingga citra PT PP untuk proyek di Kulonprogo bukan menjadi proyek yang menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
Pada RDP kali ini, Mbah Bardi juga meminta kepada jajaran BUMN Konstruksi (Karya) untuk fokus dibidangnya masing-masing, seperti PT Brantas Abipraya (Persero) dia mempertanyakan perusahaan ini fokus terhadap bidang apa? Apakah konstruksi, properti atau yang lainnya. “Ketika kita membaca terkait roadmap 19-24 bahkan mau merambah ke jalan tol. Jalan tol bukan bagaimana mengerjakan konstruksi tapi investasi yang tidak sedikit. Apakah perusahaan siap dengan apa yang dimiliki. Ini adalah mimpi yang kebanyakan tidak terlaksana,” kata Mbah Bardi.
Dia juga mengingatkan, saat ini kondisi properti kita sedang terpuruk karena Perusahaan BUMN yang diberikan fasilitas negara, alat, modal, dan lainnya, kok mau ikut masuk jurang yang akan bersaing dengan perusahaan swasta yang punya pengalaman luas. “Disitulah perilaku BUMN terlihat,” singgung Mbah Bardi.
Dia juga mempertanyakan fokus dari PP Perumnas. “Kalau properti ya fokus di properti, fasilitas yang dimiliki PP Perumnas luar biasa. Bisa kerjasama dengan daerah. Misalnya pasar yang baik jadi pusat dagang,” katanya. Mbah Bardi juga mengaku tertarik dengan konsep yang dihadirkan oleh PP Perumnas terkait bangunan 2 lantai gratis diatasnya baru dijual. “Di bawah untuk dagang, di atas bisa cafe, dan lainya. Jika fokus disitu kembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Jika mengandalkan tanah yang melonjak sudah tidak mungkin. Sehingga terpuruk,” pungkasnya. (cdr)
