Bernas.id ? Kondisi di Irak utara masih mencekam. Usai digelarnya referendum kemerdekaan di Kurdistan, pasukan Irak menguasai wilayah demi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Peshmerga Kurdi. Kekhawatiran kalau perang terbuka antara militer Irak dengan Peshmerga bakal meletus pun mulai mencuat.
Sadar akan kian memburuknya situasi di lapangan, pemerintah daerah otonomi Kurdistan lantas mengusulkan kalau pihaknya bakal membekukan hasil referendum. Namun bak jauh panggang dari api, tawaran tersebut ditolak oleh pemerintah Irak.
Dalam kunjungannya ke kota Tehran di Iran, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menegaskan kalau krisis ini hanya bisa diakhiri jika pemerintah Kurdistan membatalkan hasil referendum secara permanen.
?Seperti yang sudah kami katakan di masa lampau, kami tidak akan membiarkan bahaya perpecahan membawa resiko atas negeri ini. Kami hanya akan menerima penghapusan referendum dan kepatuhan kepada Konstitusi,? kata el-Abadi seperti yang dikutip oleh Al Jazeera.
Baik Presiden Iran maupun pemimpin spritual tertinggi Iran sama-sama menyatakan dukungannya kepada el-Abadi untuk mempertahankan keutuhan Irak. El-Abadi di lain pihak menyatakan kalau eratnya hubungan antara Irak dan Iran bukan hanya akan bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga untuk stabilitas dan keamanan kawasan.
Kendati krisis politik antara Irak dan Kurdistan masih menemui jalan buntu, kemajuan positif berhasil dicapai di medan konflik. Menurut juru bicara pasukan koalisi internasional di Baghdad, pasukan Irak dan Peshmerga sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga waktu yang tidak diketahui.
