JAKARTA,HarianBernas.com–Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah nasib mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Sudah dicopot dari jabatan Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini ia dituntut hukuman penjara 11 tahun. Bukan hanya itu, kiswah atau selubung permadani penutup Kakbah yang diperoleh dari pengusaha Arab Saudi Mukhlisin dan Cholid Abdul Latief sebagai imbalan karena telah membantu meloloskan rumah-rumah yang ditawarkan, dirampas untuk negara.
“Satu lembar kain kiswah berwarna hitam berukuran 80 x 59 cm bertuliskan lafaz/kaligrafi Arab berwarna kuning emas dengan kain pelapis belakang berwarna hijau diminta dirampas untuk negara,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Mochammad Wiraksajaya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (23/12).
Selain meminta hakim menjatuhkan pidana terhadap Suryadharma Ali selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 750 juta 6 bulan kurungan ditambah dengan pidana uang pengganti Rp 2,23 miliar subsider 4 tahun kurungan, Suryadharma juga masih diminta agar hak untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun dicabut terhitung sejak selesai menjalani masa pemidanaan.
Tuntutan jaksa berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Kain kiswah sendiri diperoleh Suryadharma karena menunjuk sejumlah majmuah (konsorsium) penyediaan perumahan di Jeddah dan Madinah sesuai keinginannya sendiri menggunakan plafon dengan harga tertinggi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 15,498 juta riyal. Jaksa menilai Suryadharma tidak punya akhlak dan niat batin untuk memperbaiki kelakuannya.
“Panjangnya durasi persidangan karena terdakwa selalu memberikan keterangan di luar apa yang ditanyakan. Beberapa keterangan terdakwa bertentangan dengan fakta-fakta umum (nortoir feiten), di antaranya keterangan terdakwa yang menyatakan belum mengenal Rendhika D Harsono ketika menghadiri wisuda Kartika Yudhisti di Inggris,” katanya.
Penuntut umum menganggap hal itu wajar karena merupakan bagian upaya terdakwa dalam pembelaan diri. Namun, hal itu juga menambah penilaian kami untuk menilai akhlak, niat batin dan perbuatan terdakwa secara lebih komprehensif,” kata jaksa.
