JAKARTA, HarianBernas.com–Sikap wakil Partai Golkar di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dinilai sebagai tindakan bunuh diri. Betapa tidak, di tengah arus deras desakan masyarakat untuk segera menggelar sidang kode etik atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport, Partai Golkar justru berbuat ulah. Selain mengganti wakilnya di MKD, Partai Golkar juga menolak keras sidang kode etik secara terbuka, bahkan menolak kasus itu disidang oleh MKD.
Melihat sikap Partai Golkar itu, Ketua Setara Institute Hendardi menilai Partai Golkar antiperubahan sebab mereka mempelopori penolakan untuk meriksa Ketua DPR RI Setya Novanto. Dan sikap Partai Golkar itu menunjukkan bahwa partai yang berkuasa di era Orde Baru itu tetap memelihara dan mempertahankan praktik politik Orde Baru yang koruptif. Mereka juga tidak berkontribusi pada pemajuan pembangunan politik Indonesia. Dan tindakan merupakan upaya bunuh diri Partai Golkar karena masyarakat yang makin cerdas akan meninggalkan partai yang antiperubahan.
Hendardi di Jakarta, Selasa (1/12) bahkan menuding usulan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk membentuk Panitia Khusus Freeport merupakan cara usang dan politis untuk mengalihkan substansi persoalan. Untuk itu, Hendardi pun meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk membentuk panel gabungan seperti diatur dalam tata tertib DPR untuk memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.
Menurut Hendardi, dalam Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR mengharuskan pembentukan panel gabungan terdiri atas tiga anggota MKD dan empat unsur eksternal DPR yang kredibel untuk memeriksa pelanggaran dengan dengan kategori bera. Mereka yang layak duduk dalam panel gabungan guna menyelamatkan integritas DPR, seperti Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, JE Sahetapy dan Siti Zuhro.
Sebab dugaan pelanggaran kode etik oleh kader Partai Golkar itu termasuk kategori pelanggaran berat dan bisa berdampak pada sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan Setya Novanto berdimensi pidana penipuan dan atau pemerasan. Bahkan kasus ini berpotensi mengarah pada tindak pidana gratifikasi dan korupsi.
