HarianBernas.com – Pada 21 Januari lalu, dengan rute sepanjang 142,3 kilometer, peluit kick off pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung resmi dibunyikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mengingat lahan yang ada saat ini belum bebas sepenuhnya, upaya itu dinilai terburu-buru oleh beberapa pihak. Dinilai menjadikan negara sebagai contoh yang buruk bagi masyarakatnya karena upaya terburu-buru itu. Terlebih lagi Presiden Jokowi dianggap terlalu memaksakan kehendaknya sendiri.
Selain itu, akibat pembangunan kereta cepat, Walhi juga mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan. Menyoal hal tersebut, terhadap 9 kabupaten di Jawa Barat yang dilalui jalur kereta cepat, Zaenal menyarankan pemerintah mesti memeriksa secara menyeluruh dampak lingkungan yang timbul.
Adanya kemungkinan wilayah-wilayah yang terhambat pembangunannya adalah dampak lain dari pembangunan kereta cepat ini. Karena tidak dilewati lintasan kereta cepat, wilayah-wilayah ini menjadi terhambat.
Padahal, dalam pembangunan, dengan meninjau kembali rencana tata ruang untuk mengantisipasi kemunculan stasiun yang berpotensi menjadi kawasan pertumbuhan baru, pemerintah harus bisa merespon secara cepat.
Menurut Walhi, arah poros maritim menjadi tidak bermakna di tengah situasi pembangunan kereta cepat yang efisiensi dan efektivitasnya masih perlu dikaji.
“Kami meminta Presiden untuk sadar, kembali kepada janjinya membangun poros maritim dan tidak keburu nafsu”, tambahnya.
Berbagai macam dampak negatif itu membuat Walhi mempertanyakan poros maritim yang sering didengungkan oleh Jokowi.
