JAKARTA, HarianBernas.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tegaskan Pemerintah Indonesia tidak akan bayar uang tebusan untuk ketujuh WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina, Jumat (1/7).
“Saya sangat amat menentang dengan cara pembayaran karena menunjukkan bangsa kita pengecut dan sapi perah. Jangan mau,” tegas Gatot setelah rapat tentang “Crisis Centre” untuk pembebasan sandera WNI ABK di Kemenkopolhukam, Jakarta.
Pemerintah Indonesia akan terus koordinasi Pemerintah Filipina yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Dutarte. TNI selalu siap jika diperintahkan untuk bergerak membebaskan sandera dengan segala kemungkinan dan pilihan operasi pembebasan. Namun, konstitusi Filipina melarang militer asing beroperasi di wilayahnya.
Kita punya pesawat, kita terbangkan selesai. Mau terjun atau lewat bawah laut bisa. Akan tetapi, kita ini bangsa yang bertetangga, punya hukum masing-masing. TNI akan terus memantau kondisi tujuh WNI ABK yang disandera sejak 21 Juni 2016,jelas Gatot.
Menurut informasi, lokasi penyanderaan ketujuh WNI terus berpindah-pindah, bahkan terpisah. Empat orang sama tiga orang berbeda lokasi dan sudah terlacak, kemudian bergeser lagi, imbuh Panglima TNI.
