Jakarta, HarianBernas.com-Pemerintah Indonesia diharapkan untuk segera bergerak cepat dalam mempersiapkan kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan bagi masyarakat luas.
Menurut Ekonom Universitas Indonesia Dr. Harryadin Mahardika yang hadir dalam Halaqoh Nasional Pertanian bertajuk “Daulat Petani Daulat NKRI” yang diadakan Pimpinan Pusat GP Ansor, menilai, diperkirakan dalam kisaran 10 hingga 20 tahun ke depan Indonesia dapat mengalami ketergantungan pangan yang parah jika pemerintah tidak mengoptimalisasi Dana Desa untuk penguatan kedaulatan pangan Indonesia.
“Tantangan kedaulatan pangan kita adalah merespons perubahan selera masyarakat. Selera mereka semakin beragam, dan sebagian besar di luar komoditi pangan yang bisa kita produksi di dalam negeri, seperti gandum dan susu,” papar Harryadin dalam release yang diterima HarianBernas.com di Jakarta, Kamis (16/3).
Harryadin mengatakan, tak lebih dari 10 hingga 20 tahun lagi Indonesia bisa mengalami ketergantungan yang luar biasa terhadap impor, sehingga diperlukan strategi jitu untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut.
“Pemerintah dan sektor swasta perlu segera berfokus pada diversifikasi produksi pangan dan ekstensifikasi lahan, dan selayaknya sebagian dari dana desa bisa lebih diarahkan untuk menjaga kedaulatan pangan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas memastikan diri berada di garda terdepan untuk membangkitkan geliat pertanian nasional, karena dengan kebangkitan pertanian maka kedaulatan negara dapat diwujudkan.
“Untuk dapat mewujudkan kebangkitan nasional secara utuh, maka syaratnya kita harus membangkitkan terlebih dahulu kebangkitan pertanian di Indonesia,” tambahnya.
