JAKARTA, HarianBernas.com – Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang sejumlah Fraksi DPR yang akan menggulirkan hak angket, guna meminta agar KPK membuka rekaman adanya dugaan sejumlah Anggota Komisi III DPR menekan Anggota Komisi V DPR Miriam S Haryani agar berkata bohong kepada penyidik KPK pada saat menjalani proses penyidikan.
Namun, kendati menghadapi ancaman tersebut, purnawirawan jenderal polisi bintang dua tersebut menegaskan, pihaknya tidak akan membuka dan memberikan rekaman tersebut, sebab dapat menganggu proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK.
“Kita sudah sepakat untuk itu (tolak permintaan DPR). Kita udah state (pernyataan) kemarin untuk kata – kata itu. Tapi kita tunggu saja, mudah – mudahan tidak sampai ke sana,” kata Basaria, di sela-sela acara ulan tahun Komunitas Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Jakarta, Kamis (20/04/17).
Karena sudah menolak, maka KPK pun tidak akan menghentikan proses penyidikan yang menjerat Miriam, maupun pihak ? pihak lain, yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. KPK juga tidak akan bernegosiasi, kendati hal ini bisa dijadikan bargaining politik oleh para wakil rakyat yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“KPK gak pakai bergaining ya. Gak ada. Apapun yang terjadi proses penyidikan itu tetap harus jalan sebagaimana seharusnya. Kita harus profesional. Masalah ada permintaan apapun itu silahkan saja, tapi tidak akan mengganggu penyidikan yang dilakukan oleh KPK,” tegas Basaria.
Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pimpinan KPK bersaama Komisi II DPR pada Rabu (19/04/17) dini hari, sejumlah anggota Komisi III DPR dari berbagai fraksi meminta gara KPK membuka rekaman percakapan Miriam perihal adanya dugaan tekanan dari Anggota Komisi III DPR. Atas permintaan tersebut, KPK menolaknya.
Di lain pihak, atas penolakan tersebut, sejumlah Anggota DPR berencana akan menggulirkan hak angket agar KPK membuka rekaman tersebut. Adapun beberapa fraksi yang menyatakan setuju digulirkan hak angket di antaranya Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, NasDem, dan PPP. Untuk Fraksi lain seperti Hanura, PAN, dan PKS masih akan berkonsultasi ke pimpinan Fraksi. Sedangkan PKB absen saat RDP tersebut.
