Bernas.id – Sistem biometrik dalam skala kecil banyak kita jumpai dalam bentuk mesin absensi. Rata-rata mesin absensi hanya menampung jumlah puluhan atau beberapa ratus. Jarang mesin absensi yang digunakan untuk ribuan orang. Maka untuk mengelola sekitar 170 juta data sidik jari penduduk jelaslah bukan hal yang sederhana. NIST (lembaga standar Amerika) secara berkala melakukan pertandingan antarsoftware AFIS. Berbagai perusahaan di seluruh dunia ramai mengikuti kompetisi tersebut. Dan nama-nama besar muncul di sini. Kemendagri dalam persyaratan teknisnya membatasi teknologi hanya pada 10 besar dunia. Sampai titik ini, dari sudut pandang teknis, pembatasan tersebut dapat dimengerti pertimbangannya.
Namun, pada saat penentuan harga perkiraan untuk tender, mulai muncul keanehan yang berujung dengan diprosesnya kejahatan korupsi di e-KTP. Hampir sebagian besar software yang berada di 10 besar menjual lisensinya dengan standar license per record atau per data. Jika jumlah penduduk negara hanya sebesar 20-50 juta, mungkin biaya lisensi tidak terlalu masalah. Namun dengan 170 juta penduduk, memilih license per individu adalah kesalahan besar. Sementara tercatat ada dua perusahaan di 10 besar yang menawarkan lisensi dengan perhitungan berbasis jumlah komputer yang diinstall. Ini ibarat pengadaan harusnya menghitung harga air galonan agar efisien dan murah, namun yang terjadi air dihitung dalam harga botolan sehingga secara total biayanya sangat tinggi. Dengan perhitungan ini, jadilah HPS untuk lisensi biometri totalnya sekitar Rp 850 M. Penulis pernah berkomunikasi dengan salah satu vendor besar yang lisensinya dihitung berdasar instalasi, untuk menangani sistem biometri seluruh Indonesia diperkirakan hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 200 M. Dengan demikian ketika ada permintaan diskon Rp 2000 per kartu (license), hal itu bukanlah hal yang besar bagi Biomorf. Biomorf masih menerima pendapatan sekitar Rp 500 M.
Dari sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, narasumber itu memberikan gambaran kepada Bernas.id tentang teknis dan info harga tentang e-ktp. Disebutkannya, angka proyeksinya itu ada dasarnya, bukan angka yang asal mengarang. Neurotech ini memiliki peringkat tertinggi di dunia, yaitu 1-10 dalam hal biometri. Pricing Neurotech ini berbasis server sementara pricing yang dipakai Kemendagri di e-ktp berbasis finger. Ibarat membeli air dalam satu drum besar, sementara e-ktp membeli satuan botol kemudian baru dimasukkan ke dalam drum besar maka harga yang dihitung per botol jadi jauh lebih mahal. Angka lebih mahalnya ini terjadi pada saat tender kemarin yang nilainya ratusan milyar.
Lanjutnya, pemerintah mesti membayar sekitar 1 trilyun lagi untuk bakc up DRC (Disaster Recovery Center) dan Pemerintah mesti membeli lagi license tambahan untuk tambahan penduduk (yang sebelumnya baru 170 juta licenses). Saat ini, Kemendagri melakukan tender 10 juta licenses senilai sekitar Rp 50 milyar. Ini mesti disorot. Ibaratnya SN (Setya Novanto-red) sudah membuat kebocoran, Kemendagri sekarang mengalirkan air tambahan ke kebocoran tersebut. Ini saya sebut: SN membuat lubang di tangki, Kemendagri mengalirkan air tambahan ke tangki. Entah kebodohan, entah kesengajaan. Sayangnya, link lpse.kemendagri.co.id sekarang sedang down jika tidak, bisa mencari link tender tersebut.
Pernyataan narasumber itu lagi, nantinya akan masih ada bocor besar lagi nanti dalam bentuk maintenance per tahun. Anggaplah cuma 15% dari license per tahun, tapi ini bisa sekitar Rp 200-300 milyar kalau Kemendagri sudah beli license DRC. Sementara itu, apakah ada alternatif lain. Narasumber itu menjawab ada.
