JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan strategi yang akan dilakukan untuk membuat 142 perusahaan BUMN memiliki keuangan yang sehat.
Erick mengatakan, ada empat langkah yang harus dilakukan, mulai dari merombak birokrasi sampai restrukturisasi atau negoisasi utang BUMN.
?Kami kemarin mengurangi beban birokrasi yang sangat panjang di Kementerian BUMN. Kami harus menjadi kementerian yang service oriented pada BUMN-nya sendiri, tidak memperpanjang birokrasi ke BUMN-nya,? kata Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/12/2019).
Dijelaskannya, perombakan direksi di tubuh Kementerian BUMN dilakukan dengan mengurangi jumlah deputi dari 7 menjadi 3 orang saja.
?Tiga deputi itu fokus ke bidang hukum, SDM, dan keuangan. Jadi lebih fungsional. Skretaris menteri nanti akan lebih ke administrator. Itu tahap awal yang kita lakukan,? tuturnya.
Strategi kedua adalah memperbaiki core business agar perusahaan pelat merah ini fokus untuk mengembangkan sektor usaha sesuai dengan fungsinya. Hal ini disampaikan Erick terkait menumpuknya utang PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang mencapai Rp3,5 triliun. Padahal, BUMN ini sudah tidak aktif sejak tahun 1994 karena bank menolak bantuan modal pada PT PANN.
?Sejak awal core business PANN sangat tidak focus. Di bawah PANN ada dua hotel. Kalau kita bicara kesuluran BUMN, ada 22 perusahaan air minum. Selain itu, perusahaan PANN ini harus membenahi leasing kapal terbang yang sudah tidak ada,? ungkapnya.
Ke depan, sinkronisasi BUMN bakal dilakukan Erick akan membuat Peraturan Menteri Kehusus agar perusahaan BUMN tidak asal membuat anak perusahaan.
?Saya akan menyetop BUMN membuka anak perusahaan. Kalau alasannya tidak jelas, akan distop. Karena saya tidak mau perusahaan BUMN yang masih sehat ke depannya tergerogoti oleh oknum yang sengaja menggerogoti perusahaan yang sehat itu,? jelasnya.
Selain itu, Kementerian BUMN juga akan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 yang memungkinkan kementerian menggabung perusahaan.
?Perusahaan yang benar-benar sakit karena kebijakan sebelumnya, hal-hal ini yang saya rasa akan kita benahi, bagaimana manajemen peraturan dan juga orientasi direksi,? terang Erick Thohir.
Hal ini dilakukan untuk membuat BUMN menjadi sehat karena saat ini dari total profit BUMN yang diserahkan kepada negara sebesar Rp210 triliun, hanya berasal dari 15 perusahaan saja, sementara sisanya ada yang tidak untuk, bahkan merugi.
Ia juga tengah mempersiapkan dua peraturan menteri lainnya, yaitu peraturan mengenai transparansi tender proyek. Agar tidak ada lagi cerita mengenai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap direksi-direksi BUMN.
Terakhir yaitu memapankan sektor pangan, keamanan dan energy. Sektor tersebut akan menjadi prioritas. Karena itu pengembangan BUMN ke depan tidak menutup kemungkinan tak hanya di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri.
?Contohnya kemarin kita bicara dengan Adnoc Abu Dhabi. Mereka tertarik investasi di kilang Pertamina yang jadi bagian menekan impor migas. Karena impor sudah banyak yang memberatkan cash flow Pertamina,? pungkasnya. (sbh)
