YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Penggiat Seni Yogyakarta, Eko Bebek merasa peraturan protokol kesehatan menuju era baru atau new normal harus disesuaikan dengan masing-masing profesi pekerjaan dan kesibukan masing-masing orang.
“Kami yang bergerak di bidang seni itu yang diutamakan adalah rasa, tapi bagaimana rasa itu bisa muncul kalau disetiap pertunjukan seni kami harus dibatasi jumlah orangnya, ataupun kami harus melaksanakan pertunjukan secara virtual,” kata pemilik nama asli Ignasius Eko Wahyu Nugroho, Kamis (9/7/2020) ketika dihubungi melalui sambungan telepon.
Seharusnya, pemerintah bisa memilah, setiap peraturan yang diterbitkan, jangan semua dipukul rata dengan pekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kalau PNS bisalah mereka bekerja dari rumah, tapi kalau bagi kami pekerja seni pertunjukan akan terasa aneh ketika pekerjaan kami harus dilakukan dari rumah, karena setiap kali pertunjukan kami selalu melibatkan orang banyak dan butuh setingan gambar latar belakang, apakah itu harus dilakukan dirumah masing-masing,” tambahnya.
Sejak pandemi covid-19 melanda, disebutkan Eko Bebek, pekerja seni ataupun Event Organizer miliknya harus ikut beristirahat, dan itu berpengaruh terhadap finansialnya. “Tidak hanya saya saja, teman-teman pekerja seni yang lainnya pun juga merasakan, sejak awal pandemi covid kami tidak lagi bisa bekerja, ditambah lagi dengan segala peraturan mengikat yang membuat para pekerja seni hingga hari ini susah untuk mendapatkan pemasukan,” katanya.
Ihwal peraturan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun, menurut Eko Bebek, hal itu sudah rutin dilakukan tanpa adanya pandemi. “Setiap mengendarai motor pasti memakai masker, dan setiap pulang bepergian dari manapun, pasti langsung cuci tangan, ganti pakaian, itu sudah dilaksanakan jauh sebelum ada covid-19,” kenangnya.
Tapi dia juga mengaku, apakah yang dirasakan oleh dirinya dan para pekerja seni di Yogyakarta tentang peraturan protokol kesehatan (Jaga Jarak) hanya memerlukan suatu kebiasaan semata. “Ya mungkin juga semua ini karena kita belum terbiasa saja, tapi ya kalau bisa peraturannya itu dibuat berdasarkan keperluan dan kepentingan beberapa golongan jangan hanya satu dipukul rata disamakan,” pungkasnya. (cdr)
