YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pada saat pemaparan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di rapat Badan Anggaran pada tanggal 6 Agustus 2020, target sasaran pembangunan kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami perubahan, yakni, pertumbuhan ekonomi dari 5,2 % menjadi – 2,20 %, tingkat pengangguran 4,94% menjadi 10,46%, angka kemiskinan 6,15% menjadi 13,97%, indeks gini 0,397 menjadi 0,592 %.
Melihat adanya perubahan target tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan berbagai terobosan untuk menyelamatkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Saat ini usaha yang sudah ada dinilai masih sangat minim. Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho menyebut Pemkot mestinya memiliki upaya terobosan yang lebih besar untuk menahan anjloknya perekonomian, mengingat anggaran telah disediakan.
“Dari Total Anggaran Pemkot untuk penanganan Covid-19 sejumlah 174 Milyar, Anggaran penanganan dampak ekonomi sejumlah Rp 94 Milyar, dimana sebagian besar untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kewilayahan dan dukungan UMKM serta Industri, dan hingga saat ini belum ada progres terkait rencana dan realisasi anggaran penanganan ekonomi tersebut,” ungkapnya, Kamis (13/8/2020).
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi minus 5,32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat minus 6,74% atau lebih buruk dari nasional. “Artinya, pergerakan ekonomi negatif, produksi barang dan jasa nyaris tidak ada, orang susah mencari uang, Orang miskin bertambah serta pengangguran terus bertambah,” tambah Nurcahyo Nugroho.
Menurutnya, jika pada kuartal ketiga nanti pertumbuhan ekonomi DIY khususnya di Kota Yogyakarta kembali minus, kondisi lebih buruk bisa terjadi. Karena itu, dia mendesak pemerintah mengerahkan segala potensi untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jika ingin meredam resesi ekonomi. Kalaupun akhirnya terjadi resesi, Nurcahyo Nugroho yakin kondisi buruk tidak akan berkepanjangan jika UMKM bangkit dan usahanya dapat kembali berjalan.
“Pemerintah harus all out membantu UMKM. Jika dianggap unbankable (tak memenuhi persyaratan bank-Red), bantu dan bimbing sehingga mereka layak mendapat bantuan modal atau kredit dari perbankan. Jangan biarkan UMKM terus bertumbangan karena kesulitan mengakses dana stimulus atau modal kerja,” tandasnya.
Cahyo berpendapat, akibat lambatnya realisasi program pemulihan ekonomi, banyak UMKM harus mencari permodalan sendiri. Beberapa di antaranya terpaksa tutup sementara karena tidak bisa mengakses pembiayaan murah. Padahal, dengan bangkitnya UMKM, roda ekonomi di Kota Yogyakarta akan terus berputar.
Untuk itu Nurcahyo Nugroho selaku Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain :
1. Pemkot melakukan pemetaan terkait kondisi UMKM di kota Yogyakarta
2. Pemkot harus mempunyai Grand Desain penyelamatan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta
3. Dari sisi sosial, Pemkot perlu melakukan Verifikasi kembali data DTKS juga KSJPS, apabila terdapat masyarakat yang sudah mampu bisa digantikan dengan masyarakat yang terdampak covid-19 seperti para pekerja di sektor informal yang tutup usahanya. (cdr)
