SLEMAN, BERNAS.ID – Saat ini, jumlah pengacara pajak di Indonesia masih sangat minim. Padahal, profesi pengacara pajak sangat diperlukan untuk memberikan keseimbangan dalam konteks wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.
Minimnya jumlah pengacara pajak di Indonesia membuka peluang besar bagi lulusan akuntansi yang ingin mendalami aspek hukum perpajakan. Program Studi Sarjana Akuntansi di Universitas Mahakarya Asia (UNMAHA) dirancang untuk membekali Anda dengan pemahaman mendalam tentang akuntansi, perpajakan, dan regulasi keuangan. Dengan kombinasi teori dan praktik, Anda dapat menjadi profesional yang mampu memberikan solusi keuangan dan hukum bagi perusahaan maupun individu.
Banyak calon pengacara pajak berbakat yang terhambat oleh kendala biaya pendidikan. Universitas Mahakarya Asia menawarkan Beasiswa PBL yang memungkinkan Anda kuliah dengan strategi kerja remote sehingga SPP bisa gratis! Dengan beasiswa ini, Anda bisa fokus belajar hukum pajak tanpa khawatir biaya, serta mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja.
Jangan lewatkan kesempatan untuk membangun karier di bidang yang sangat dibutuhkan ini! Kunjungi PMB UNMAHA untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran.
Pentingnya Pengacara Pajak
Ketua Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (Perjakin), Petrus Loyani mengatakan, profesi pengacara pajak sangat diperlukan di Indonesia untuk memberikan keseimbangan di dalam konteks wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.
“Keseimbangan di dalam penegakan hukum dan penunaian kewajiban konstitusional di bidang pajak. Tanpa kehadiran pengacara pajak, persoalan akan menjadi tidak seimbang,” tuturnya, Rabu (27/4/2022).
Terkait urgensi pengacara pajak, Petrus mengatakan, bahwa pajak ditarik berdasarkan undang-undang, lalu pertanyaannya seberapa jauh warga Indonesia memahami perundang-undangan perpajakan?
“Ada banyak yang masih belum mengerti. Untuk itu, syaratnya masyarakat Indonesia harus mengerti UU Perpajakan. Edukasi dan advokasi terkait pajak sepatutnya dilakukan pengacara pajak,” bebernya.
Baca Juga: Inilah 10 Sertifikasi di Bidang SDM yang Ada di Universitas Mahakarya Asia
Pendidikan Profesi Khusus Pengacara Pajak dan Praktisi Pajak (PKPP)
Direktur Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia Jakarta ini mengatakan Pendidikan Profesi Khusus Pengacara Pajak dan Praktisi Pajak (PKPP) masih belum ada di tempat lain, kecuali yang diselenggarakan Perjakin, sebagai Bar Indonesian Tax Lawyer yang resmi.
“Setelah pendidikan, alumni bisa mengajukan penyumpahan alumninya ke Dewan Tinggi, Berita Acara Sumpah, namanya terdaftar di MA dan Kemenkumham. Lalu akan dikonfirmasi secara resmi sebagai pengacara pajak,” kata Petrus.
Ia mengatakan, pengacara pajak punya UU yang jelas, yaitu UU Advokat dan UU Pengadilan Pajak. “Selain menghitungkan dan melaporkan pajak dari wajib pajak, bisa mendampingi ke taraf pemeriksaan pajak dan mendampingi bersidang di pengadilan pajak serta bersidang di pengadilan pidana pajak,” katanya.
“Di 7 wilayah pengadilan tinggi baru ada 250 pengacara pajak. Tersebar di Jakarta, Surabaya, Palembang, dan kota lain,” imbuhnya.
Baca Juga Kementerian Kominfo Dorong Warganet Bayar Pajak Pakai Aplikasi Digital
Jumlah Pengacara Pajak
Berdasarkan data Perjakin, saat ini kurang lebih baru ada 250 pengacara pajak, padahal wajib pajak Indonesia yang punya NPWP sebanyak 40 juta orang. “Katakanlah yang ideal, 10 persen pengacara pajak maka harus ada 4 juta pengacara pajak di Indonesia,” ucap Petrus.
Senada, Dekan Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Dr Agoes Parera mengatakan, usai mengikuti program ini, para peserta akan mendapatkan gelar professional Certified Tax Lawyer (CTL).Sedangkan, bagi peserta nonadvokat/pengacara akan mendapatkan gelar professional Certified Tax Consultant (CTC).
Dr Agoes mengatakan, Pendidikan Profesi Khusus Pengacara Pajak dan Praktisi Pajak (PKPP) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan Akademi Hukum & Bisnis Indonesia Jakarta.
“Dengan adanya program PKPP ini para peserta dapat memahami beraneka ragam atau seluk beluk problematika perpajakan dan bagi para Advokat / Pengacara yang menjadi peserta, program PKPP perdana ini akan menjadikan mereka sebagai Advokat / Pengacara spesialis perpajakan sebagai pioneer di Yogyakarta,” tuturnya.
Bentuk Apresiasi
Kemudian, sebagai apresiasi, para peserta dan lulusan dari PKPP Angkatan I Yogyakarta ini, akan dilantik dan disumpah di Pengadilan Tinggi DIY lalu mendirikan Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) di Yogyakarta.
Setelah kegiatan angkatan 1 ini berhasil, PKPP angkatan II Yogyakarta akan diselenggarakan pada tanggal 23, 24, 25 Mei 2022, menyusul Pendidikan Khusus Pengacara Perbankan akan diselenggarakan pada tanggal 6-8 Juni 2022.
Untuk ke depan Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, sebagai penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Pengacara Perpajakan dan Perbankan akan selalu konsen dalam bidang Edukasi dan Advokasi.
“Mau tidak mau, saya harus ikut cara mereka bermain. Saya bisa dituduh manipulasi dan menggelapkan kalau ada kesalahan. Namun, saat ini, saya punya sesuatu sebagai pegangan, payung hukum. Saya dilindungi undang-undang,” tuturnya.
Buat Jasa Pengacara Pajak Lebih Mudah Ditemukan
Dalam era digital, pengacara pajak yang sukses harus mudah ditemukan oleh klien potensial. AI-Powered SEO memungkinkan Anda menargetkan pencarian yang tepat, meningkatkan visibilitas layanan hukum Anda di mesin pencari, dan membangun reputasi yang kredibel. Dengan optimasi berbasis AI, Anda tidak hanya mendapatkan lebih banyak klien tetapi juga memperkuat brand sebagai pakar hukum pajak yang terpercaya.***(jat)2
