JAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat melakukan Rapat Persiapan Angkutan Lebaran 2022 dan pengecekan kesiapan armada bus di Terminal Pulogebang, Jakarta pada Sabtu (9/4/2022). Hal ini guna memastikan kesiapan armada bus untuk melayani masa mudik Lebaran.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya ingin berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk perusahaan otobus (PO) sebagai operator, terkait keselamatan di masa angkutan Lebaran tahun ini.
Ia mengatakan, Kemenhub sendiri sedang melakukan revitalisasi angkutan dengan target jangka pendeknya yaitu kesiapan pemerintah dan operator untuk menyuplai kebutuhan bus bagi masyarakat selama angkutan Lebaran 2022.
“Tapi harus ada jaminan mobil ini menjamin aspek keselamatan. Malu kalau bus yang dipakai masyarakat sampai ada gangguan, terlebih jangan sampai ada korban,” kata Budi, Sabtu (9/4/2022).
Baca juga: Perjalanan Mudik Diperbolehkan Jokowi, Kemenhub Siapkan Petunjuk Teknis
Pada kesempatan itu, menurutnya, ada tiga hal yang disepakati dengan pihak PO yaitu harus menjamin bahwa bus yang digunakan ini berkeselamatan, kesiapan pengemudi, dan kelengkapan dokumen.
Terkait keselamatan, didorong pula adanya peringatan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa selama 2 tahun pandemi mungkin banyak kendaraan pariwisata dan AKAP yang tidak digunakan karena mungkin permintaannya turun.
Oleh sebab itu, perlu diperhatikan kembali kesiapan bus secara teknis. Ia bilang, pihak KNKT pun telah mengingatkan operator harus siap dan bersedia menginvestasikan untuk maintenance operasional.
“Bisa saja terjadi kalau tiba-tiba langsung digunakan (setelah lama vakum) nanti ada komponen yang tidak dapat bekerja dengan baik entah itu rem atau mesin,” kata dia.
Baca juga: Larangan Mudik, Menhub Siapkan Kebijakan Terkait Pengendalian Transportasi
“Pengemudi juga harus dipastikan yang terampil, perlu peran serta dari operator untuk memastikan hal ini. Kesiapan bisnis harus diiringi faktor keselamatan, aman, dan nyaman,” sambung Budi.
Selain itu, dokumen yang dimiliki harus sesuai dengan regulasi, baik uji KIR, kartu pengawasan. Ia menekankan, jangan sampai mobil yang tidak siap tapi tetap dikeluarkan untuk beroperasi dan tidak dilakukan uji berkala.
“Kalau ada kecelakaan dan ternyata ada aspek kelalaian dari operator, saat ini kepolisian sudah mengembangkan tidak hanya beban pengemudi tapi juga penanggung jawabnya,” tandasnya. (den)
