“Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali.” (Penjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara).
Sedemikian penting sosok burung Elang Rajawali, hingga namanya banyak dijadikan penanda ruas jalan permukiman dan pusat kegiatan perayaan kemerdekaan RI. Salah satunya adalah jalan Rajawali yang berlokasi di RT 08/RW 05, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, DI Yogyakarta. Sejak pukul 06.00 hari Minggu (20/8), ruas jalan Rajawali 2 dipadati ratusan orang yang merayakan hari ulang kemerdekaan ke-78 Indonesia.
Masyarakat dari sembilan Rukun Tetangga (RT) di Padukuhan Manukan tersebut memusatkan puncak perayaan HUT ke-78 RI di ruas jalan Rajawali 2 dengan melaksanakan jalan sehat bersama. Mereka pun mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kegiatan bersama untuk memeriahkan HUT RI tahun ini selama dua minggu terakhir.
Pada awal Agustus, warga serentak melaksanakan kerja bakti, memasang umbul-umbul di ruas-ruas jalan, dan mengibarkan bendera merah-putih di rumah masing-masing. Seminggu kemudian, warga mengadakan berbagai lomba olahraga dan lomba permainan antar RT.
Keterlibatan aktif warga Padukuhan Manukan dalam merayakan kemerdekaan RI adalah gambaran kecil dari kekuatan kebhinekaan yang juga dilakukan di daerah-daerah lain. Semua daerah lain juga serentak merayakan HUT kemerdekaan Indonesia selama sebulan terakhir. Kawasan pemerintahan dan bisnis pun tak ketinggalan juga melaksanakan prosesi yang sama.
Kebersamaan masyarakat dalam perayaan kemerdekaan RI tahun ini terbilang istimewa mengingat pandemi Covid-19 telah membatasi aktivitas komunal selama tiga tahun belakangan. Baru pada 21 Juni 2023 pemerintah menurunkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi.
Kekuatan dari Bawah
Kekompakan mulai dari satu lingkungan terkecil seperti yang dilakukan warga RT 08/RW 05 daerah rajawali, Padukuhan Manukan, adalah salah satu contoh yang merefleksikan semangat persatuan di tingkat bawah yang seperti masa-masa perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan. Dengan kata lain, persatuan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan keberadaan Indonesia.
Fakta sejarah tersebut tetap relevan hingga saat ini. Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2023, juga kembali menegaskan secara implisit mengenai pentingnya membangun bersama lingkungan di tingkat bawah. Presiden menyampaikan bahwa pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar akan bisa berdampak memeratakan ekonomi Indonesia.
Peran penting desa untuk menggerakkan perekonomian nasional juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah konsisten mengalokasikan dana desa hingga Rp 539 triliun dalam Sembilan tahun terakhir.
Pemerintah memulai program dana desa pada tahun 2015 dengan anggaran senilai hampir Rp 21 triliun. Anggaran dana desa tersebut terus meningkat rata-rata 21 persen di tahun-tahun berikutnya. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa senilai Rp 71 triliun untuk 74.954 desa.
Merujuk penjelasan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
Problem Desa
Sayang, anggaran yang terus dikucurkan pemerintah untuk optimalisasi pembangunan desa tersebut diikuti juga dengan penyelewengan yang dilakukan sebagian aparat pemerintah desa. Lembaga antirasuah Indonesia Corruption Watch mencatat sekitar sepertiga dari total 491 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022, terkait dengan korupsi di sektor desa.
Sebanyak 133 kasus di antaranya adalah kasus korupsi yang berhubungan dengan dana desa. Dalam catatan ICW, tren kasus terkait keuangan desa juga konsisten meningkat sejak diterbitkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi itu mengamanatkan antara lain tentang alokasi dana desa.
Persoalan korupsi di level desa menjadi semakin pelik dengan adanya sejumlah kasus penyalahgunaan pemanfaatan tanah kas desa yang juga terindikasi korupsi. Kasus yang terjadi antara lain di Provinsi DI Yogyakarta tersebut mulai mengemuka pada awal tahun ini.
Korupsi terkait keuangan desa tidak hanya berdampak pada pembangunan kesejahteraan di desa. Pengelolaan anggaran desa yang tidak optimal juga bisa menghambat Pembangunan kualitas hidup manusia, khususnya di perdesaan.
Kualitas hidup manusia tentu merupakan sesuatu yang kompleks. Ada banyak dimensi yang mempengaruhi kualitas hidup manusia, salah satunya adalah lingkungan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara rutin mempublikasikan indeks desa mandiri sebagai salah satu indikator kemajuan dan kemandirian desa.
Indeks ini dikembangkan berdasarkan konsepsi kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dengan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang saling mengisi. Dengan demikian, potensi dan kemampuan desa terjaga dapat terwujud guna menyejahterakan kehidupan desa.
Aspek ekologi ini menjadi persoalan di beberapa daerah, tak terkecuali di provinsi DI Yogyakarta. Sejak Juli 2023 sebagian wilayah provinsi ini berhadapan dengan persoalan ekologi yakni pengelolaan sampah rumah tangga. Kondisi ini menjadi sebuah ironi mengingat Provinsi DIY menempati peringkat ke-2 status indeks desa membangun, di bawah Provinsi Bali.
Persoalan sampah ini kembali mengemuka sejak tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah Piyungan di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, harus ditutup sejak 23 Juli – 5 September 2023. Volume sampah yang telah melebihi daya tampung, memaksa pemerintah provinsi DIY menutup sementara TPA tersebut.
Akses ke TPA Piyungan memang pernah ditutup beberapa kali lantaran sudah kelebihan daya tampung. Tercatat TPA sampah ini pernah ditutup pada 24-28 Maret 2019, kemudian 18-22 Desember 2020, dan terakhir pada 16-17 September 2022.
Krisis pengelolaan sampah di DIY yang sedemikian serius juga disinggung Beti Kartiningrum, Kepala Padukuhan Manukan. Beti mengajak warganya secara khusus untuk mengupayakan pemilahan sampah di rumah masing-masing pada momentum malam tirakatan di balai RT 08/RW 05 Omah Rajawali, Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman (16/8).
Walaupun kini Pemprov DIY sudah mengupayakan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Sleman, problem persampahan menjadi salah satu pelajaran lain yang layak dicatat. Dua persoalan yang mengemuka, yakni korupsi anggaran desa dan pengelolaan sampah, setidaknya membawa pelajaran tentang pentingnya kesadaran segenap elemen bangsa untuk menjaga dan memajukan Indonesia.
Rasanya tidaklah berlebihan jika bangsa ini kembali mengingat pesan simbolis Elang Rajawali yang mengalungi perisai Pancasila, mencengkeram tulisan Bhinekka Tunggal Ika. Segenap warga negara selayaknya bersatu mewujudnyatakan tema HUT RI tahun ini; melaju untuk Indonesia maju. Terlebih lagi, warga negara yang mengemban amanah sebagai pemangku kebijakan dan pengelola anggaran di berbagai jenjang pemerintahan. (BIM)
