YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Guna memberikan wawasan kepada masyarakat, terkait adanya sesuatu hal yang dianggap tidak pas dalam konstitusi negara dan penyimpangan sejarah, Forum Komunikasi Peduli Bangsa (FKPB) menyelenggarakan Dialog Kebangsaan bertajuk “Kembali ke UUD 1945, Luruskan Sejarah Bangsa”, di Gedung PDHI Yogyakarta, Sabtu (7/10/2023).
Ketua FKPB, Bambang Anggrayanto menyampaikan, dengan digelarnya acara ini masyarakat bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam konstitusi bernegara, dan juga meluruskan sejarah Bangsa.
“Harapan kami melalui acara ini masyarakat mengetahui bahwa ada yang tidak tepat dalam konstitusi bernegara, dan yang kedua masyarakat tahu bahwa ini sedang ada sejarah yang dibelokan,” terang Bambang.
Baca Juga : Ketua BPIP Kunjungi UGM Sosialisasikan Pancasila Melalui Wicara dan Amal
Sementara, Penasehat FKPB, Syukri Fadholi mengatakan, pada perkembangan dinamika politik saat ini, ketika terjadi amandemen UUD 1945, sesungguhnya hal itu telah bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Karena perubahan amandemen itu hampir semuanya menyentuh eksistensi kepentingan rakyat dan bangsa. Sehingga demokrasi pancasila ini bergeser menjadi demokrasi liberal,” ujarnya.
Menurutnya, hl yang paling mendasar adalah amandemen itu, orientasinya lebih kepada persoalan demokrasi, hukum, dan kepentingan partai politik.
“Tetapi tidak berpihak kepada kebijakan negara yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat, yang bertentangan dengan mukadimah Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap warga negara dan tumpah air bangsa, serta demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Syukri menambahkan, maka telah terjadi pergeseran-pergeseran yaitu kebijakan negara saat ini sudah jauh menyimpang dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa.
“Bahkan banyak kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, akibatnya kita melihat elit politik ini dalam melaksanakan kaidah bangsa ini bisa dikatakan ngawur dan srampangan,” katanya.
Untuk itu, masih kata Syukri Fadholi, acara dialog kebangsaan ini digelar untuk mengembalikan UUD 1945 kepada yang asli dan meluruskan sejarah bangsa.
Baca Juga : Literasi Digital dalam Meningkatkan Profil Siswa Madrasah Pancasila Rahmatan Lil Alamin
Adapun hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini, Ust. Alfian Tanjung, Ust. Andri Kurniawan, Edy Mulyadi, dan Syahganda Nainggolan.
Pada kesempatan yang sama, Syahganda Nainggolan menyampaikan, saat ini perekonomian Indonesia dikuasai oleh pemodal asing yang mana hal tersebut bertolakbelakang dengan UUD 1945.
“Memang saat ini ekonomi kita dikuasai asing. Ini kenyataan yang harus kita hadapi,” tambahnya.
Sementara, Ust. Andri Kurniawan mengatakan, sejarah akan berulang seperti disampaikan dalam agama. Namun, menurutnya yang membedakan adalah warna dan kualitasnya.
“Indonesia pernah alami peristiwa 1948 dan 1965 bagaimana ada kekelaman di masa itu. Jika sejarah bisa berulang, maka kita harus waspada agar hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi di kemudian hari,” pungkasnya. (cdr)
