BANJARMASIN, BERNAS.ID – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kalimantan Selatan hingga akhir September 2023 mencerminkan pertumbuhan yang positif. Pendapatan negara hampir mencapai target awal, sementara belanja negara menjadi fokus untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi, menjelaskan saat Publikasi ALCo Regional Kalsel di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng di Banjarmasin, Jumat (27/10/2023) silam, pendapatan negara hingga September 2023 mencapai Rp17,79 Triliun, mencapai sekitar 99,46% dari target awal sebesar Rp17,89 Triliun.
Ini mencerminkan pertumbuhan pendapatan sebesar 23,64%. Sektor perpajakan, terutama PPN dan PPh, berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, dengan peningkatan sebesar 25,34% dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga : Kanwil DJPb DIY Imbau Satker Percepat Eksekusi Belanja Modal dan Barang
Sementara itu, sektor pertambangan, perdagangan, dan pengangkutan menjadi penyumbang utama dalam penerimaan perpajakan. Seluruh sektor utama mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan konstruksi. Sektor pengangkutan dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 74,10%.
Penerimaan dari Bea dan Cukai mencapai Rp386,30 Milyar atau sekitar 70,52% dari target. Namun, tantangan terkait perdagangan internasional muncul karena penurunan ekspor komoditas CPO dan kenaikan impor.
Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi telah mencapai Rp1,33 Triliun, mengalami peningkatan sebesar 46,67%. Pengelolaan aset negara juga menjadi perhatian utama, dengan aset sebanyak 13.909 NUP dan total nilai buku sebesar Rp41,45 Triliun.
Belanja negara APBN mencapai Rp21,33 Triliun hingga September 2023. Belanja Pemerintah Pusat mencapai 5,61 Triliun, dengan mayoritas dana digunakan untuk belanja barang, pegawai, dan modal.
Tiga kementerian/lembaga dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 15,72 Triliun, dengan pertumbuhan belanja negara sebesar 22,70%. Dalam sektor persiapan pemilihan umum (PEMILU), KPU dan BAWASLU mencapai realisasi masing-masing 67,73% dan 60,76%.
Penyaluran subsidi pupuk, listrik, BBM, dan LPG juga mencapai angka yang signifikan, memastikan bantuan bagi masyarakat dan industri. Progres Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencatat penjualan unit perumahan sebesar 14.394 unit.
Beralih ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga September 2023, Kalimantan Selatan mencapai realisasi pendapatan daerah sebesar 22,76 Triliun atau sekitar 74,89% dari target. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan pendapatan daerah lainnya.
Dari sisi Belanja Daerah, telah terealisasi 18,53 Triliun atau sekitar 58,56%. Realisasi Belanja Daerah terbagi dalam belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatat realisasi tertinggi sebesar 72,79%, sementara Kabupaten Balangan mencapai 47,81%.
Pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 19,80%, dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, DAK Non Fisik, Hibah, Dana Desa, dan Intensif Fiskal.
Baca Juga : Samsat Kota Luncurkan Samoli untuk Permudah Bayar Pajak
Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah penyaluran KUR dan UMi. KUR telah disalurkan kepada 62.753 debitur dengan nilai Rp3,63 Triliun, sementara penyaluran UMi mencapai Rp51,67 Miliar kepada 12.621 debitur.
Upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal daerah menjadi fokus penting. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) telah membantu mengurangi ketimpangan fiskal horizontal di Kalimantan Selatan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut melalui pembiayaan utang daerah, pengelolaan dana abadi daerah, dan penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD.
Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat menchat, termasuk sosialisasi manfaat creative and sustainable financing kepada pemerintah daerah, fasilitasi instrumen dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan daerah, serta pilot project pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah. (ros)
