SLEMAN, BERNAS.ID- 20 karyawan perusahaan manufaktur di kawasan Kalasan Sleman menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut hak pekerja seperti gaji dan pesangon yang sesuai. Unjuk rasa menyikapi kebijakan perusahaan terkait kebijakan merumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah 20 karyawannya.
Joko, selaku perwakilan para buruh mengatakan kebijakan yang diambil perusahan dianggap sepihak seperti merumahkan karyawan tanpa ada kesepakatan yang jelas tentang hak-hak yang diterima karyawan ataupun batas waktunya. Menurutnya, hal itu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi para karyawan yang telah loyal dan berkomitmen kepada perusahan tersebut apalagi di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
“Keputusan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar ketenagakerjaan, tetapi juga menempatkan karyawan dalam situasi yang sangat sulit di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu,” tuturnya ke awak media, Kamis (6/6).
Lanjut tambahnya, para karyawan menyayangkan tindakan yang dilakukan perusahaan yang telah merumahkan karyawan mereka secara sepihak karena proses tersebut dilakukan tanpa memberikan informasi yang cukup mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh karyawan. Hal itu mengakibatkan keresahan dan ketidakpastian di kalangan karyawan.
Joko menceritakan pada tanggal 24 Mei 2024, para karyawan pernah diundang dalam pertemuan dengan perusahaan. Pertemuan itu menginformasikan terkait pesangon yang diberikan kepada mereka, tapi hanya dihitung dengan masa kerja 2 tahun dan pesangon tersebut akan diberikan kepada para karyawan dengan dicicil secara 2 (dua) termin. Padahal, beberapa karyawan di antaranya telah menempuh masa kerja lebih dari 20 tahun.
Untuk itu, Joko bersama karyawan di PHK menuntut, yaitu Pertama, pemberitahuan hak-hak karyawan dengan mengirimkan pemberitahuan resmi yang merinci semua hak yang dimiliki karyawan sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan, termasuk informasi tentang tunjangan pengangguran dan manfaat lainnya serta kejelasan batas waktu dirumahkannya para karyawan.
Kedua, kepastian pelaksanaan hak-hak karyawan yang dirumahkan untuk menerima kompensasi penuh sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk gaji yang belum dibayar, tunjangan, dan pesangon. Ketiga, komunikasi antara kedua belah pihak yang terbuka dan transparan mengenai situasi perusahaan dan langkah-langkah yang diambil.
Saat wartawan mencoba mengonfirmasi ke perusahaan, pihak sekuriti mengatakan pihak HRD sedang tidak ada di tempat karena ada urusan di luar. (jat)
