SLEMAN, BERNAS.ID- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman menyebut wilayahnya masuk dalam daftar paling rawan konflik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk itu, partisipasi pengawasan tidak lagi hanya sekadar mendorong masyarakat supaya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi ikut melakukan pengawasan dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan tanpa intervensi.
Tindaklanjutnya, Bawaslu Sleman mengajak berbagai elemen masyarakat dan stakeholders untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pengawasan tahapan Pilkada atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbub) mendatang. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, mulai dari penyuluh agama di tiap Kapanewon, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga tokoh ormas keagamaan.
“Untuk pencegahan salah satunya adalah menggandeng sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat atau stakeholder terkait untuk turut melakukan pengawasan partisipatif Pilkada nanti, karena kalau hanya mengandalkan pencegahan dari Bawaslu Saja tentu idak akan optimal,” tutur Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ikhsan Siregar, di sela kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada dengan Masyarakat, Jumat (2/08).
Arjuna menyebut kerawanan Pilkada Sleman sudah dipetakan berdasarkan pengalaman pada Pilkada 2020 silam, di antaranya adanya isu-isu SARA dan hoaks, kemudian potensi politik uang.
“Selain isu Hoaks dan politik uang yang kami tangani waktu itu, juga ada kasus ketercukupan logistik Pemilu di tingkat TPS, tertukarnya surat suara, dan kasus serupa masih kita temuai di Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin. Nah dengan berbagai pemetaan kerawanan ini, dengan menggandeng partisipasi masyarakat dan stakeholders ini, diharapkan ke depan tidak terjadi lagi,” terang Arjuna.
Selain menggandeng banyak pihak dalam pengawasan, Bawaslu secara khusus juga membentuk kelompok-kelompok kerja (Pokja) dengan melibatkan stakeholder terkait, diantaranya Pokja Netralitas ASN, Pokja penanganan Isu Negatif dan Pokja Kampanye.Beberapa stakeholder yang dilibatkan dalam pokja diantaranya Kesbangpol Sleman, Satpol PP sleman, Polres Sleman, dan Kejaksaan Negeri Sleman.
“Ada juga Pokja administratif, ini lebih kepada agar bagaimana mengantisipasi penyalahgunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada,” imbuhnya.
Ia menyampaikan Bawaslu Sleman berkomitmen untuk mendorong Pilkada Sleman yang berkualitas dan berintegritas sesuai azas Pemilu yang langsung, Umum, Bebas dan rahasia serta jujur dan adil (LUBER JURDIL). Untuk itu, Bawaslu Sleman akan terus mengembangkan jejaring dengan seluruh stake holders, agar bersama -sama ikut mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sleman ke depan.
“Dengan semakin banyaknya yang berpartisipasi, semua pihak bisa memastikan bahwa proses yang dijalankan penyelenggara (KPU) benar-benar diyakini kebenarannya dan hasilnya juga diterima. Inilah wujud bagaimana kita bersama-sama menciptakan integritas proses dan hasil Pemilihan bupati sleman,” kata Arjuna.
“Diharapkan dengan cara gethok tular dari para tokoh masyarakat yang intensif berinteraksi dengan masyarakat ini, bisa berdampak positif terhadap terciptanya kesadaran bersama untuk mengawasi setiap proses dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman mendatang agar hasilnya sesuai yang diharapkan bersama masyarakat, yaitu Pilkada yang aman damai berkualitas, LUBER Jurdil,” pungkas Arjuna.
Diketahui, untuk pelaksanaan Pemilu 2024 hampir tidak ada gesekan yang terjadi. Tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi. Partisipasi pemilihan legislatif di angka 85-87 persen sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menembus 90-91 persen. Angka tersebut menempatkan Yogyakarta sebagai peringkat kedua tertinggi nasional untuk tingkat partisipasi masyarakat. (jat)
