SLEMAN, BERNAS.ID- Lingkar Merapi merupakan kawasan dengan tingkat risiko tinggi terhadap erupsi gunung berapi, yang menuntut kesiapsiagaan dan respons bencana yang inklusif. Salah satu aspek krusial dalam penanggulangan bencana adalah penyediaan tempat pengungsian yang aksesibel dan inklusif, terutama bagi kelompok berisiko seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal lainnya.
Untuk itu, YAKKUM Emergency Unit (YEU) bekerjasama dengan komunitas lokal dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong praktik ketangguhan berbasis masyarakat yang mengutamakan prinsip inklusi. Salah satu inisiatifnya melalui IDEAKSI, sebuah program yang mendukung inovasi komunitas dalam menciptakan solusi lokal yang inklusif dan berbasis pengalaman masyarakat terdampak bencana untuk ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
Baca Juga Ditpolairud Polda DIY Tebar 5000 Bibit Ikan Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Melalui IDEAKSI, berbagai inovasi telah dikembangkan oleh kelompok masyarakat di Lingkar Merapi, termasuk audit aksesibilitas di tempat pengungsian, pengembangan sistem peringatan dini yang ramah disabilitas, pendataan kelompok disabilitas oleh komisi disabilitas kalurahan, serta strategi berbasis komunitas untuk memastikan partisipasi aktif kelompok berisiko dalam perencanaan kontinjensi Merapi.
Jessica Novia, Project Manager Yakkum Emergency Unit mengatakan lokakarya bekerjasama dengan masyarakat, khususnya kaum disabilitas di tingkat lokal untuk terlibat aktif memunculkan ide penanggulan bencana.
“Untuk dukungannya berupa hibah pendanaan untuk mewujudkan inovasinya. Selain itu, memberikan mentoring dan pendampingan,” tutur Jessica.
Untuk para relawan, pihaknya melakukan sejumlah simulasi saat melakukan evakuasi kepada disabilitas. Misalnya, melakukan evakuasi disabilitas dengan kursi roda secara bermartabat dan tidak lupa untuk membawa kursi rodanya.
“Untuk teman tunanetra, jangan sampai memindah tongkat berjalannya. Kemudian, etika cara berkomunikasi dengan disabilitas,” kata Jessica.
Pihaknya pun banyak melakukan kerjasama seperti dengan Diftagana yang membuat aplikasi untuk disabilitas terkait mitigasi dan early warning system kepada kelompok beresiko agar lebih siap jika terjadi kedaruratan.
“Kelompok Cikal di Kepuharjo dan Wukirsari yang melakukan pendataan Kelompok disabilitas sehingga siap jika terjadi evakuasi. Lalu, Kelompok Umbulharjo yang membuat tempat pengungsian lebih aksesibel bagi disabilitas,” ujar Jessica.
Namun, masih diperlukan langkah konkret untuk memperluas adopsi inovasi ini dalam kebijakan dan praktik penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dalam menghadapi potensi erupsi Merapi, aksi antisipasi menjadi kunci untuk memastikan kesiapsiagaan yang inklusif dan efektif.
Agung Wicaksono, Sub Bidang Pencegahan Bencana BPBD DIY mengatakan pihaknya akan mendorong peringatan dini bisa diakses semua kalangan disabilitas. Ia menyebut saat ini peringatan dini hanya berupa suara sirine.
“Dengan bisa diakses semua orang, harapannya tidak ada yang tertinggal saat terjadi bencana,” kata Agung.
Ia pun akan mendorong peringatan dini bisa diakses semua penyandang disabilitas bisa menjadi kebijakan pemerintah.
Saat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh komunitas lokal, termasuk penilaian
aksesibilitas yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya, pemetaan jalur evakuasi aksesibel, serta pelatihan relawan desa dalam memberikan pendampingan inklusif selama masa evakuasi.
Selain itu, penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas juga menjadi fokus, dengan melibatkan kelompok disabilitas dalam proses desain dan uji coba alat peringatan yang lebih adaptif. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kesiapan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa respons bencana benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok, tanpa terkecuali. (*)
