SLEMAN, BERNAS.ID- Seribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi naik kelas dan dinyatakan lulus dari program Bantuan Sosial (bansos).
Kementerian Sosial (Kemensos) RI pun menggelar acara wisuda graduasi kepada 1.000 KPM bansos PKH di Gedung Grha Sabha Pramana, UGM, Kamis siang (17/7). Para KPM ini mengenakan pakaian Toga dan menerima ijazah selayaknya wisudawan yang lulus kuliah.
Berani Graduasi Siap Mewujudkan Generasi Emas menjadi sebuah acara wisuda kelulusan yang istimewa untuk keluarga KPM karena tidak lagi bergantung bantuan sosial melainkan berkomitmen menjalankan program pemberdayaan.
Baca Juga Telusuri Kekayaan Historis Dan Budaya Kepulauan Selayar, Muhibah Budaya Jalur Rempah Digelar
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul mengatakan para KPM PKH telah berjuang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kini, mereka dianggap telah lulus sekolah kehidupan.
“Hari ini kami mewisuda seperti upacara graduasi. Mereka telah bisa melewati masa-masa yang bisa dikatakan menuju keluarga yang lebih berdaya. Selama ini mereka ada di program PKH atau Bansos Sembako,” tutur Gus Ipul.
Selanjutnya, Gus Ipul akan kontinyu untuk mengevaluasi KPM yang menerima bansos setiap 5 tahun sekali. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala, mengingat masih ada warga yang menerima bansos selama lebih dari satu dekade.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan para KPM PKH yang telah graduasi nantinya bisa mendapatkan program pemberdayaan dari Kementerian UMKM dan Koperasi serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia berharap para KPM punya peluang untuk lebih maju lagi usai graduasi.
Dalam rangka mendukung percepatan penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial, Kementerian Sosial RI pun menjalin kerjasama dengan 16 Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Universitas Gadjah Mada. Kerjasama dengan UGM di lakukan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dan Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG(K)., Ph.D., disusul dengan pimpinan masing-masing perguruan tinggi.
Mensos mengatakan terkait pemberian bantuan sosial diharapkan dapat kembali pada khittohnya, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan paling dasar dan jelas peruntukkannya. Menyitir data Dewan Ekonomi Nasional, dia menyebutkan subsidi dan bantuan sosial tahun 2025 tercatat 500 trliun lebih, namun ditengarai sebagian tidak tepat sasaran. Bantuan-bantuan itu, disebutnya diterima oleh mereka-mereka yang sesungguhnya tidak berhak menerima bantuan.
“Oleh karena itulah bapak presiden memerintahkan kami berdua, saya dan wamen untuk turun terlibat dalam konsolidasi data, agar mereka yang menerima bantuan ini adalah orang yang tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Mensos mengatakan bahwa Presiden sejak awal telah memberikan perintah kepada Kementerian Sosial untuk memulai kerja dengan berdasar data. Untuk itu, agar tepat sasaran maka tugas tersebut dikerjakan oleh BPS dengan nama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
“Perintahnya jelas, tidak boleh ada kementerian, pemerintah daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Dalam rangka apa? Konsolidasi data, supaya data kita akurat sehingga nanti tepat sasaran. Mudah-mudahan ke depan nanti, data kita ini akan terus menurun, yang artinya bantuan dan subsidi sosial kita diterima oleh mereka yang berhak. Berdasar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, maka untuk pertama kalinya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki data tunggal,” urainya.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Mira Riyati Kurniasih menungkapkan pentingnya kolaborasi dengan 16 perguruan tinggi di DIY sebagai upaya dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program prioritas nasional karena program ini bertujuan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersama. “Graduasi peserta Program Keluarga Harapan maupun Sembako adalah satu komitmen yang sangat penting yang menandai keberhasilan peserta dalam meningkatkan taraf hidupnya hingga dinyatakan mampu secara mandiri,” katanya.
Ova Emilia pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial RI yang telah memberikan kepercayaan kepada UGM untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, KPM tentu bukan hanya sebatas agenda seremonial, namun juga menjadi bagian dari komitmen UGM sebagai Universitas Kerakyatan untuk terus berkontribusi memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan sosial bangsa.
“Perguruan Tinggi dalam hal ini memiliki peran strategis untuk melakukan hilirisasi inovasi, teknologi, dan program-program pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan masyarakat. Program ini tentu memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya kolaborasi antar Perguruan Tinggi,” tukasnya. (jat)
