YOGYA, BERNAS.ID – Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Miyono mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk segera melakukan percepatan petumbuhan ekonomi. Sebab Pemda menurutnya memiliki anggaran yanguyang cukup itu.
“Pemerintah butuh dana besar untuk penanganan Covid-19. Kami bersama Pemerintah berupaya keras untuk membiayai hal ini termasuk pemulihan ekonomi,” ujar Miyono dalam diskusi “Membangun Ketahanan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi” yang digelar Sabtu (18/7/2020).
Ia menerangkan, kalau sebelumnya defisit APBN hanya diperbolehkan sampai 3 persen, kini defisit dilebarkan menjadi sekitar enam persen karena Pandemi Covid-19. Pemerintah audah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang lalu dibeli BI.
“Uangnya masuk Pemerintah dipakai untuk menangani kesehatan, memberikan bansos, pemulihan ekonomi dan lain-lain. Jumlahnya besar sekali, bisa sampai 700 triliun, dan bisa masih bertambah lagi,” katanya.
Dari sisi moneter, menurutnya giro bank sudah diturunkan, sehingga mempunyai likuiditas yg relatif cukup. Intinya menurutnya adalah pihaknya sudah menempuh berbagai cara baik dari sisi fiskal maupun moneter untuk membangkitkan perekonomian.
“Kalau belum begitu terasa, ada kendala di eksekusi [oleh] pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan sudah ada alokasi dana untuk pemberian bansos bagi warga. Sayang ini tidak segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga tingkat konsumsi masyarakat belum juga naik.
“Kalau ekonomi ingin cepat jalan harus segera segera dieksekusi, jangan menumpuk di perbankan, supaya bisa memberikan multiplier effect bagi perekonomian kita,” katanya.
Ia menambahkan, untuk membangkitkan perekonomian yang terpuruk, sektor pariwisata harus digerakkan lagi. Pihaknya sudah melakukan fasilitasi dengan mendukung sistem pembayaran dilakukan secara digital hingga level UMKM, guna mengurangi potensi penyebaran Covid-19.
“Harus segera bisa diikuti sektor lain. Bagaimana menggerakkan sektor dunia pendidikan. Karena banyak mahasiswa Jogja dari luar daerah, dan ini yang akan men-drive konsumsi. Tapi ini tergantung kebijakan pusat,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro yang menjadi pembicara lain dalam kesempatan ini menyalahkan Pemda DIY yang tidak melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Padahal dengan adanya aturan itu, Pemda DIY berkewenangan penuh melakukan redesain penuh anggaran yang ada.
“Saya melihat di pemerintah, juga melakukan saving anggaran, jangan sampai gajinya [pegawai] kacau,” katanya.
Ia mengingatkan, DIY tahun ini memiliki anggaran Rp. 1,32 triliun dari Dana Keistimewaan. Menurut Dwi, ini cukup untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Yogyakarta.
“Dana keistimewaan harus bisa terserap untuk itu di tingkat kabupaten kota,” tegasnya.
Sementara itu Pemred Bernas.id Cahyadi Joko Sukmono mewakili ABDSI (Asosiasi Business Development Service Indonesia) yang hadir dalam acara ini menerangkan, pihaknya sudah mendirikan klinik pemulihan bisnis di masa pandemi. Menurut data sejak awal Maret, di DIY ada sekitar 1700 UMKM yang didampingi pemulihannya.
“Masuk fase adaptasi dan pemulihan.
Di lapangan, melihat kebijakan program seringkali [UMKM] teknisnya susah mengakses itu, bantuan kredit, dan sebagainya,” katanya.
Sedangkan Tri Saktiyana selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY menjelaskan, pertumbuhan ekonomi DIY sangat tergantung pada kelangsungan kembali sektor pendidikan, karena banyak mahasiswa dari luar daerah yang menuntut ilmu di Jogja.
Pemda DIY sendiri menurutnya berbasis data dari Dinas Koperasi sudah membantu pengurangan beban UMKM dan melakukan pemberdayaan UMKM.
“Ongkir [dari UMKM] ditanggung pemerintah, itu sudah kami lakukan,” katanya. (den)
