Gaduh Izin Investasi Miras di Indonesia

JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021 lalu telah meneken Perpres No 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang salah satunya mengatur soal penanaman modal minuman beralkohol, diantaranya memperbolehkan investasi minuman keras (miras/minol) di Bali, NTT, Sulut hingga Papua. Perpres tersebut merupakan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut menuai berbagai polemik.

Lalu apa yang salah dari perpres tersebut,  sehingga terjadi penolakan? 

Walaupun dalam penerapannya pemerintah mencantumkan persyaratan, namun dianggap melenceng dari akidah agama serta banyak peristiwa kejahatan dipicu dari dampak minuman keras. 

Untuk diketahui, syarat yang dicantumkan antara lain, penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. 

Polemik pun muncul dari banyak kalangan yang menolak keberadaan dari Perpres itu, 

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia berpandangan menghormati minuman keras di NTT, Maluku, dan Papua.  Sebab, hal tersebut sebagai minuman budaya pada saat ritual adat berlangsung. 

“Tetapi, APHA menolak industrialisasi minuman keras yang hanya berorientasi uang tanpa memperhatikan kerusakan mental dan syarat generasi penerus bangsa ini,” ujar Pembina APHA, Prof Dr Dominikus Rato. 

Ketua APHA Indonesia, Dr Laksanto menambahkan, pada prinsipnya di beberapa daerah, minuman keras atau tuak memang salah satu minuman yang ada pada upacara adat. Tapi jika diproduksi secara besar-besaran apalagi untuk konsumsi lokal harus dipertimbangkan ulang.

“Kecuali jika produksi miras dengan alkohol tinggi untuk eksport ini akan menambah devisa negara,” tambahnya.

Lain halnya dengan Tokoh Muda Betawi,  Bachtiar Zakaria. Pemimpin Sanggar Si Pitung itu menilai, apabila miras dilegalkan akan menjadi proses penghancuran generasi muda secara pelan-pelan. 

“Karena sesuatu yang dilarang oleh agama,  dalam hal ini Islam,  justru mengharamkan miras. Ini malah melegalkan,” tegasnya. 

Menurut Bachtiar Imini, tanda kehancuran suatu bangsa, karena generasi muda mengkonsumsi miras, yang dapat merusak otak dan menghilangkan kesadaran. 

“Sudah banyak peristiwa terjadi, akibat miras jadi membunuh, memperkosa, jadi kecelakaan. Mestinya negara peka akan hal ini,” tandasnya. 

Hal itu juga dipertegas oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Dewan Dakwah MUI, Cholil Nafis, miras lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Pasalnya, akibat miras 3 juta orang hilang nyawanya pada tahun 2016, dan angka itu melebihi kematian akibat virus Covid-19.

“Angka kematian akibat Covid-19 secara global sebanyak 2,5 juta atau 2.542.556 orang,” tegasnya. 

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat ikut bersuara, menurutnya yang harus ditolak adalah miras impor seperti wine dan whiski. 

Politisi dari Partai Nasdem tersebut mengatakan penolakan terhadap Perpres usaha miras lokal selayaknya tidak terjadi. 

Victor memastikan, miras juga bagian dari budayanya. Dan tidak dapat dipaksakan untuk menolak mengembangkan minuman khas daerah. (fir)