Yogyakarta, BERNAS.ID – Awal bulan ini, “50 T” menjadi trending topic di Twitter. Rupanya angka itu merujuk pada maskapai Garuda Indonesia yang terlilit utang puluhan triliun rupiah.
Seperti sebagian sektor industri, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk harus menelan pil pahit di masa pandemi. Turunnya jumlah penumpang membuat kondisi keuangan perusahaan negara itu disoroti karena utang bertambah hingga Rp70 triliun.
Bahkan, kerugian sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,4 triliun terus menggerus maskapai ini. Berbagai efisiensi akan dilakukan untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
Dalam waktu dekat, Garuda Indonesia akan melakukan moratorium pembayaran utang. Garuda berdarah-darah.
Komisaris Independen Garuda Indonesia Yenny Wahid mengatakan pihaknya sedang berjuang keras agar Garuda tidak dipailitkan.
“Problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien,” cuitnya di Twitter pada Sabtu (29/5/2021).
“Namun Garuda adalah national flag carrier kita. Harus diselamatkan. Mohon support dan doanya,” lanjutnya.
Cuitan Yenny mendapat lebih dari 3.300 re-tweet dan banjir komentar dari warganet. Menjawab pertanyaan dari salah satu netizen tentang tugas komisaris, Yenny menjelaskan secara detail.
“Tugas komisaris melakukan pengawasan, memastikan ada good corporate governance untuk mencegah korupsi, memastikan direksi melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi kontrak dengan lessor, efisiensi biaya operasional, sediakan pelayanan yang prima untuk customer, dan lain-lain,” jawabnya.
Lebih lanjut, Yenny menyebut utang Garuda sudah lebih dari Rp20 triliun ketika ia masuk sebagai komisaris. Kondisi pandemi bikin maskapai ini malah rugi setiap kali terbang.
“Demi penumpang, kami terapkan social distancing meskipun biaya kami jadi dua kali lipat dengan revenue turun 90%,” kicaunya.
“Sudah jatuh tertimpa tangga,” begitu lanjutan dari cuitannya.
Terkait warisan kasus korupsi, dia menjelaskan hal itu sudah ditangani penegak hukum. Meski begitu, belum ada efek yang dirasakan karena menyangkut kontrak jangka panjang yang harus direnegosiakan, termasuk pemelian alat produksi yang tidak efisien.
Meski telah menggenjot layanan kargo dan menghasilkan pendapatan yang melebihi target, tapi nyatanya itu tidak mampu menutup kerugian.
“Tahun 2019, Garuda membukukan keuntungan operasional US$19 juta, tapi tetap terbebani banyak utang, salah satunya Sukuk yang jatuh tempo sebesar US$500 juta (Rp8,5 triliun),” tulis Yenny.
Tak punya terobosan
Dalam Rapat Kerja di Komisi IV DPR RI yang digelar pada Kamis (3/6/2021), Garuda Indonesia disebut tak pernah punya terobosan bisnis yang baik.
Anggota Komisi IV DPR Evita Nursanty menilai kreativitas bisnis maskapai itu jauh di bawah Lion Group, yang dianggap telah menguasai pangsa pasar yang dulu dikuasai oleh Garuda.
“Jadi sudah bicara penyelamatan tapi kita tak pernah bertanya ke Garuda mereka punya terobosan apa,” katanya, seperti dikutip dari laman dpr.go.id.
Evita meyakini Garuda Indonesia butuh upaya penyelamatan melalui keputusan di luar empat opsi yang ditawarkan, antara lain:
- Opsi 1, Pemerintah terus mendukung dan memberikan pinjaman atau suntikan ekuitas kepada Garuda;
- Opsi 2, Menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia
- Opsi 3, Merestrukturisasi Garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru;
- Opsi 4, Garuda Indonesia dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan.
“Ini terkait dengan problem puluhan tahun lamanya hingga sekarang yang ketibannya di menteri yang sekarang. Tapi saya ingin tahu apasih out of the box yang akan kita lakukan dengan Garuda ini karena ini harus cepat ,” ucapnya.
Sebelumnya, maskapai BUMN ini telah menawarkan pensiun dini kepada karyawannya. Kini tinggal menunggu aksi penyelamatan sang Garuda Indonesia agar tidak dibubarkan seperti halnya sang Merpati Airlines.
