JAKARTA, BERNAS.ID – Indonesia belum mendapat pembaruan status ibadah umrah dari otoritas Arab Saudi, meskipun penyelenggaraan ibadah tersebut sudah resmi dibuka kembali di bulan Agustus 2021. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan bahwa dirinya dan kementerian belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas terkait meskipun larangan masuk bagi WNI sudah dicabut.
“Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelenggaraan ibadah umrah,” kata Yaqut di rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada hari Senin (30/8).
Yaqut menambahkan bahwa pemerintah Arab Saudi belum lama ini mencabut penangguhan larangan masuk bagi para ekspatriat atau WNI yang memiliki izin tinggal di Saudi. Pemerintah Arab Saudi juga telah mengakui vaksin Covid-19 produksi Cina seperti Sinovac dan Sinopharm, yang notabene merupakan dua vaksin yang sempat mendominasi peredaran vaksin di Indonesia.
Baca juga: Salurkan Bantuan Yatim bersama Forum Zakat, Menteri PPPA: Anak-anak Tanggung Jawab Kita
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi hanya mengakui empat vaksin corona yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson.
“Namun saat berangkat, jemaah umrah wajib disuntik vaksin booster dari 4 jenis vaksin yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson,” kata Yaqut.
Lebih lanjut, Yaqut menjelaskan bahwa pihaknya berencana terbang ke Arab Saudi dalam waktu dekat guna mendiskusikan pelaksanaan umrah dan haji bagi calon jemaah asal Indonesia. Secara khusus Yaqut berkata bahwa dirinya akan meminta penjelasan kepada otoritas Arab Saudi.
Baca juga: Menteri Agama Ajak Umat Hindu Kuatkan Moderasi Beragama
“Mudah-mudahan ada kabar baik,” ujarnya.
Secara terpisah, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, mengonfirmasi bahwa Indonesia belum bisa mengirimkan calon jemaah umrah, karena statusnya masih ditangguhkan oleh otoritas Arab Saudi. Kebijakan itu merupakan kelanjutan dari edaran General Authority Civilization Aviation Nomor 4/43917 tertanggal 2 Februari 2021 yang membatasi pergerakan WNI ke Arab Saudi.
