JAKARTA, BERNAS.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) siap memindahkan sebanyak 2.350 orang PNS ke ibukota RI yang baru mulai tahun depan. Anggaran sebesar Rp 5,5 miliar dibutuhkan untuk memindahkan PNS ini pada 2022 nanti.
“Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar,” kata Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI pekan ini.
Ia mengungkapkan, setelah PNS, formasi selanjutnya yang akan ikut dipindahkan adalah TNI/Polri pada 2023. Walau demikian, belum dipastikan berapa banyak personil TNI/Polri yang akan terlibat dalam relokasi ini.
Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Nasional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI-Polri dipindah lebih dahulu karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.
“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudi.
Baca juga: Resmi Jokowi Pindahkan Ibukota, Pengamat : Perjalanan Masih Panjang
Dia mengungkapkan, pembangunan kantor pemerintah dan Istana Kepresidenan akan dilakukan mulai 2022 mendatang. Pemindahan ibu kota negara ini memang masih menunggu disahkannya RUU pemindahan ibu kota negara. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi terbaru yang terjadi saat ini, sebab, jika kenaikan kasus COVID-19 terus terjadi maka pemindahan juga akan sulit dilakukan.
Langkah ini juga dinilai sebagai salah satu game changer guna mendorong perekonomian bergerak kembali setelah terjadinya pandemi COVID-19.
“Kan itu salah satu game changer mendorong perekonomian. Kalau bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak, yang dulu lepas kerjaan bisa cari kerja di situ. Rp 1 triliun konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Semua harus berjalan seimbang,” tandasnya. (den)
