JAKARTA, BERNAS.ID – MUI (Majelis Ulama Indonesia) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta membantah rencana pembentukan pasukan siber untuk membela ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena rumor adanya hibah dari Pemerintah Provinsi Jakarta. Ia juga membantah tak ada kaitannya dengan hibah Pemprov DKI Jakarta Rp10,6 miliar.
KH Munahar Muchtar, Ketua Umum MUI DKI Jakarta mengatakan, pembentukan pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama. Ia juga menolak tuduhan Wasekjen PKB Luqman Hakim yang menduga rencana pembentukan pasukan siber tidak lepas dari hibah Pemprov DKI.
Baca Juga Wapres: MUI Harus Lebih Hati-hati Rekrut Pengurus
Lanjut tambahnya, pasukan siber berawal dari inisiatif MUI DKI Jakarta sendiri untuk melawan hoaks. “Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat,” tuturnya, Sabtu (20/11/2021).
KH Munahar mengklaim dana hibah Pemprov Jakarta tidak digunakan mendanai pembentukan pasukan siber, tetapi pembiayaan program kerja dan kegiatan operasional organisasi. “Orang yang menghubungkan pembentukan pasukan siber dan dana hibah tidak memahami tugas MUI,” ucapnya.
Baca Juga Kemenag Sebut Bubarkan MUI Terlalu Berlebihan
Ia menyampaikan rencana pembentukan pasukan siber muncul dalam Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta, Senin (11/10/2021). Saat itu, ia berharap Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) memiliki orang ahli atau cyber army untuk melawan pendengung alias buzzer yang meresahkan umat Islam dan mendiskreditkan umat Islam. Untuk itu, tugas utama MUI adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar berarti perintah untuk mengajak, menganjurkan hal baik dan mencegah hal buruk di masyarakat. (jat)
