Bernas.id – Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah rancangan aset digital yang difungsikan sebagai media pertukaran dan dilengkapi dengan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol peredaran unit aset, serta verifikasi transfer aset. Berbeda dengan perbankan, cryptocurrency menggunakan kontrol terdesentralisasi.
Tahun 2009 cryptocurrency pertama dengan nama Bitcoin muncul di dunia. Setahun kemudian Bitcoin banyak diburu investor maupun trader. Popularitas ini memicu kemunculan jenis cryptocurrency lainnya. Sekitar 13.000 jenis mata uang kripto beredar di seluruh dunia.
Meski banyak diburu, ternyata keberadaan cryptocurrency menimbulkan perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Legalitas dan kedudukan cryptocurrency di Indonesia santer dibahas. Bahkan, status halal atau haramnya pun ramai diperbincangkan.
Baca juga:
Daftar Isi :
- Pandangan Indonesia Secara Umum terhadap Cryptocurrency
- Pandangan Muslim di Indonesia Secara Khusus terhadap Cryptocurrency
Pandangan Indonesia Secara Umum terhadap Cryptocurrency
Cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran sah
Alat pembayaran yang sah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 1 Ayat (1) yang secara jelas tertulis “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Undang-undang tersebut secara tersirat menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui cryptocurrency atau mata uang kripto sebagai mata uang.
Pasal 1 Ayat (2) dari undang-undang yang sama berbunyi “Uang adalah pembayaran yang sah”. Hal ini semakin menjelaskan sikap Indonesia terhadap cryptocurrency. Keberadaan cryptocurrency di Indonesia secara tegas tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.
Indonesia kembali menegaskan pandangannya terhadap cryptocurrency melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada poin 12 secara jelas tertulis bahwa penyelenggara jasa keuangan dilarang memproses transaksi yang menggunakan mata uang virtual. Peraturan yang mulai berlaku sejak 9 November 2016 ini jelas bertentangan dengan cryptocurrency yang merupakan mata uang digital atau virtual.
Pada 2017, Bank Indonesia kembali menerbitkan peraturan yang menegaskan bahwa mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 19 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Baca juga: Menilik Cryptocurrency Rank, Bitcoin Masih Rajai Peringkat
Cryptocurrency Diakui sebagai instrumen investasi dan komoditas perdagangan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mendukung dan menyetujui perdagangan aset kripto. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang terbit pada September 2018 mendefinisikan cryptocurrency sebagai aset yang dapat digunakan sebagai alat investasi. Selain itu, cryptocurrency termasuk dalam komoditi yang masuk dalam perdagangan di bursa berjangka.
Sebagai penyusun regulasi perdagangan komoditi dalam negeri, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) dalam negeri menerbitkan beberapa regulasi. Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang memuat Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.
Setahun kemudian, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 yang berisi tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sebanyak 229 jenis aset kripto mendapat izin untuk diperdagangkan di Indonesia.
Baca juga: 9 Aplikasi Cryptocurrency Resmi yang Ada di Indonesia
Pandangan Muslim di Indonesia Secara Khusus terhadap Cryptocurrency
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 236,53 jiwa beragama Islam sehingga tak berlebihan jika Indonesia disebut sebagai negara dengan mayoritas muslim.
Muslim di Indonesia selain berpedoman pada hukum negara, berpedoman pula pada hukum dari Alquran, Hadits, ataupun Ijtihad. Oleh karena itu, Muslim mengenal konsep halal dan haram. Salah satu lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait kehalalan atau keharaman suatu produk adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pandangan MUI terhadap cryptocurrency
Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke VII yang digelar pada 11 November 2021 menghasilkan putusan fatwa haram dari MUI untuk penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang. MUI menuturkan bahwa penerbitan fatwa haram didasari oleh kondisi cryptocurrency yang mengandung dharar, gharar, qimar, serta tidak sejalan dengan Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia.
Ketua Fatwa MUI, Anshorun Niam menjelaskan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syarat secara syariah sebagai mata uang. Secara syariah, mata uang harus berwujud secara fisik dan mengandung nilai, jumlahnya diketahui secara pasti, memiliki hak milik, serta dapat dialihkan kepemilikannya.
Alasan penerbitan fatwa haram cryptocurrency sebagai berikut:
- Dharar. Transaksi cryptocurrency dinilai dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, maupun unsur penganiayaan sehingga berpeluang terjadinya pemindahan hak milik secara ilegal atau bathil
- Gharar di dalam hukum Islam berarti keraguan, tipuan, atau berniat merugikan. Gharar terjadi akibat dari ketentuan syariah yang tidak terpenuhi. Cryptocurrency dinilai mengandung gharar karena ketiadaan kepastian terkait objek transaksi, jumlah nominal, dan kemampuan transaksi.
- Qimar. Selain ketidakjelasan dalam transaksi, cryptocurrency berpeluang digunakan untuk taruhan. Produk yang mengandung Qimar dilarang oleh Islam.
- UU No. 7 Tahun 201, PBI No.17 Tahun 2015, dan PBI No. 18 Tahun 2016 tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah.
Baca juga: Kini Nilai Crypto Anjlok, Apakah Ini Penyebabnya?
Pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap cryptocurrency
Sebagai ormas Islam besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah turut serta menanggapi fenomena cryptocurrency yang semakin tenar di Indonesia. NU Jawa Timur menilai cryptocurrency sebagai produk yang haram. Di sisi lain, Muhammadiyah belum menyematkan putusan hukum apapun atas cryptocurrency. Situs resmi Muhammadiyah mempublikasikan pernyataan Fahmi Salim, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menurutnya, kasus cryptocurrency rumit sehingga perlu kajian lebih dalam untuk menyepakati hukumnya.
Cryptocurrency bisa halal dan boleh diperdagangkan
Fakhrur Razi, Wakil Sekretaris Jenderal MUI mengungkapkan bahwa hukum selalu berkembang atas dasar suatu alasan. Alasan cryptocurrency diharamkan karena aset kripto dinilai mengandung dharar, gharar, dan Qimar sehingga membuat orang berspekulasi. Spekulasi dalam cryptocurrency sama dengan kegiatan berjudi yang tidak bermanfaat, merugikan, dan keamanannya tidak dijamin oleh negara manapun.
Lebih lanjut Fakhrur menjelaskan bahwa cryptocurrency berpeluang menjadi halal saat keamanannya dijamin oleh negara dan ada regulasi yang mengaturnya. Intinya, fatwa MUI yang ada saat ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian.
Senada dengan Fakhrur, Anshorun Niam yang menjabat sebagai Ketua Fatwa MUI mengatakan bahwa aset kripto yang digunakan sebagai investasi dan komoditi boleh diperdagangkan di Bursa. Syaratnya, aset kripto tersebut harus menjadi sil'ah dan memiliki underlying asset yang pasti.
Sil'ah adalah barang yang atau komoditas yang dapat diperdagangkan menggunakan akad jual beli. Sementara itu, underlying asset adalah merupakan aset yang mendasari perubahan harga suatu instrumen investasi.
Baca juga: 7 Cryptocurrency Buatan Indonesia untuk Investasi
