YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah untuk melakukan impor beras. Sebagian menyarankan agar rencana pelaksanaan impor beras ditunda, termasuk beberapa anggota Komisi IV DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G Budisatrio Djiwandono, misalnya, dia menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor satu juta ton beras.
Pengumuman rencana impor beras itu dinilainya berpotensi meningkatkan risiko menurunnya harga gabah petani di Indonesia.
Politisi Partai Gerindra ini bahkan mengatakan bahwa harga gabah petani saat ini di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Dia menyebut harga gabah di beberapa daerah, yakni di Blora yang harganya hanya Rp 3.300 per kilogram (kg), selanjutnya Ngawi Rp 3.400 per kilogram, dan di Kendal Rp 3.600 per kilogram.
Padahal, jika berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), Nomor 24 tahun 2020,HPP gabah kering panen (GKP) seharusnya Rp4.200 per kilogram di tingkat petani.
Budi memaparkan data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021 lalu, persediaan beras Bulog ada 869.151 ton. Jumlah itu terdiri dari stok komersial sebanyak 25.828 ton dan cadangan beras Pemerintah (CBP) sebanyak 843.647 ton. Padahal, jumlah CBP minimal seharusnya ada 1,5 juta ton.
Dia menambahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, atau naik 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Melihat potensi produksi panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri,” jelasnya, seperti tertulis dalam rilis.
Potensi peningkatan produksi beras tersebut seiring dengan peningkatan luas panen padi subround Januari?April 2021 seluas 1.02 hektare, atau mencapai 4,86 juta hektar, yang pada periode Januari-April 2020 luasannya sebesar 3,84 juta hektare.
Berdasarkan kondisi itu, Budi menilainbahwa pemerintah wajib menyerap beras dan gabah petani dalam negeri untuk memenuhi stok Bulog sekaligus cadangan beras.
“Serta membantu Perum Bulog dalam penyaluran beras tersebut,” ucapnya.
Bukan hanya meminta pemerintah untuk mengutamakan penyerapan beras dari petani lokal, Budi juga meminta pemerintah merealisasikan tahun 2020, untuk membantu 2,76 juta petani miskin, dan membentuk badan usaha pangan.
Senada dengan Budi, anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Daniel Johan, pun mendesak pengkajian kembali rencana impor beras, yang muncul menjelang panen raya petani di Indonesia. Panen raya disebutnya akan berlangsung hingga Bulan Mei 2021.
Dia juga menyampaikan data berdasarkan data BPS, yang memprediksi bahwa produksi beras tahun ini akan meningkat. Hal itu menurutnya bisa menjadi pertimbangan dan masukan untuk pemerintah.
Dia menyebut, bahwa impor akan memberikan keuntungan bagi sebagian pihak, tetapi merugikan jutaan petani Indonesia.
?Ini tekanan yang sangat serius dari Komisi IV. Impor mungkin memberikan keuntungan untuk sebagian pihak, tetapi merugikan jutaan petani,” jelasnya saat Daniel saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Kementerian Pertanian dan Bulog di Gedung Parlemen, Senayan, Senin, 15 Maret 2021.
Jika denyut ekonomi desa itu berhenti, dia meyakini dampaknya akan terasa ke semua kota. Sebab, kemiskinan akan meningkat dan daya beli anjlok.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu juga menyebut bahwa dirinya menerima informasi bahwa di daerah Sukabumi, Jawa Barat, harga gabah saat ini anjlok hingga seharga Rp1000 sampai dengan Rp1500.
?Bayangkan, buat apa ada Kementerian Pertanian kalau gabah di tingkat petani bisa anjlok sampai angka Rp1500,” ujarnya.
Dia menambahkan, harga gabah di dapilnya (Kalimantan Barat), sekitar Rp3.300 saja sudah bagus. Terlebih saat pandemi seperti sekarang.
“Seharusnya kita semua komitmen agar kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini. Rakyat jangan semakin dipersulit,? lanjut Daniel.
Rencana impor beras itu dinilainya sebagai pukulan berat. Sebab, hingga panen raya tahun lalu petani dihajar dengan impor.
?Kapan Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan pangan kalau yang menghancurkan adalah kita sendiri.”
Daniel pun meminta Kementerian Pertanian menunjukkan keberpihakannya pada para petani, dengan tidak melakukan impor selama petani panen raya.
Kementerian Pertanian, lanjutnya, harus bertanggungjawab jika impor jadi dilakukan.
“Buat apa program triliun rupiah kalau akhirnya petani bukannya untung malah buntung,? tegasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Andi Akmal Pasluddin, bahkan bukan hanya meminta agar impor ditunda. Dilansir laman resmi DPR RI, Akmal menolak rencana impor 1 juta ton beras pada tahun 2021 ini.
Akmal menilai ada sejumlah keanehan dalam rencana impor tersebut, termasuk tingginya persediaan beras dalam negeri dan alasan penambahan cadangan karena kekhawatiran kondisi terburuk.
Kebijakan tentang beras, lanjutnya, selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor.
“Alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam tahun ini membaik. Tapi impor kok jalan terus?? ujar Akmal dalam siaran pers.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah tidak terus bersandiwara dalam persoalan impor beras. Dia mencontohkan kejadian tahun lalu, pemerintah melakukan kebijakan sunyi impor beras, namun tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.
Saat ini, kata dia, ketika produksi beras peeiode Januari-April 2021 diprediksi sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling, seharusnya pemeeintah menahan untuk impor beras. Sebab masih mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri.
Akmal pun mempertanyakan perkiraan surplus beras antara 2,5 juta hingga 8,5 juta ton beras pada akhir tahun lalu. Seharusnya, tutur Akmal, surplus ini dapat dioptimalkan jingga beberapa bulan ke depan sambil, menunggu panen berikutnya. Sebab, curah hujan yang merata tahun ini berdampak pada meluasnya areal tanam.
“Kami Fraksi PKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan,” dia menegaskan.
Pihaknya, kata Akmal, bukannya anti impor, hanya saja jika impor tersebut justru menyengsarakan petani dan menguntungkan para pemburu rente, sungguh sangat keterlaluan.
“Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri,” harapnya.
Akmal menuturkan, dengan sistem logistik yang ada saat ini, daya tahan beras hanya sampai enam bulan. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi, sementara masuknya organisme akan merusak kualitas beras. Itulah sebabnya dia menyarankan agar beras jangan disimpan dalam waktu lama.
Seorang petani, Aris (39 tahun) yang tinggal di kawasan Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, membenarkan bahwa waktu-waktu seperti saat ini adalah musim panen.
Menurutnya, waktu panen kadang-kadang tidak bersamaan, tetapi jarak atau selisih waktunya tidak jauh. “Sekarang sudah ada yang panen,” ucapnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan menurunnya harga beras atau gabah jika beras impor masuk ke Indonesia, Aris membenarkan bahwa kemungkinan harga beras petani akan turun.
“Iya,” ucapnya singkat.
