JAKARTA, HarianBernas.com – Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan meminta masyarakat ataupun pejabat publik agar tidak reaktif menghadapi isu kembalinya Partai Komunis Indonesia (PKI) karena bukan musuh utama, Minggu (29/5).
“Soal PKI, jangan reaktif. Musuh utama kita bukan itu. Sekarang, soal kesenjangan. Baik kesenjangan ekonomi individu sampai kesenjangan antara daerah dan pusat,” terang Zulkifli di Jakarta Expo Center, Minggu malam.
Masyarak diharapkan menyerahkan persoalan tentang isu kebangkitan PKI kepemerintah dan jangan melakukan tindakan melanggar hukum. Dalam kasus (Peristiwa 65), ada aspek pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan agar tak menjadi beban sejarah Indonesia.
Di sisi lain, Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi dan memberi penjelasan atas kebenaran terkait pelanggaran HAM di Peristiwa 65.
“Isu ini jangan dibiarkan dan rakyat jadi pusing nyari jawabannya. Lakukanlah investigasi benar atau tidak ada gerakan itu. Itu sama dengan isu terorisme. Jangan dibiarkan seperti hantu,” katanya.
Pemerintah wajib memberi penjelasan tentang tragedi komunisme di Tanah Air agar tidak ada kesimpangsiuran di masyarakat. Secara sifat, paham komunisme sebenarnya sudah sekarat dan tak perlu dijadikan “hantu”, imbuh Fahri
“Harusnya, Indonesia dengan badan intelijen dan lain-lainnya, datang dengan penjelasan canggih sehingga rakyat tidak bingung dan cari penjelasan sendiri-sendiri,” terang Fahri di Padang, Jumat (20/5).
Menurut Fahri, Komunisme telah menjadi ideologi yang sekarat, sisa Korea Utara yang masih mempraktekan. China, secara ekonomi sudah liberal, hanya politiknya masih komunis. Kuba saati ini juga makin membuka diri.
