JAKARTA, HarianBernas.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, sudah menemui Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (25/4) pagi, membahas masalah HAM dan PKI terkait tragedi 1965.
“Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya itu,” kata Pandjaitan, ketika ditemui di Istana Negara.
Menurut beliau, tidak sedikit isu mengabarkan keseluruhan korban akibat tragedi 1965 berjumlah beberapa ratus ribu jiwa.
Kendati begitu, beliau menyampaikan, belum ada pihak yang melaporkan ada kuburan korban pemberantasan G30S/PKI.
“Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal,” jelas dia.
Apabila ada LSM yang mempunyai data tentang kuburan massal atau korban, kata pensiunan jenderal TNI AD yang tidak sedikit berkarir di Komando Pasukan Husus TNI AD itu, bisa berkoordinasi bersama kementerian.
“Ya sudah silakan kapan dia tunjukkan. Kamu sampaikan dari menkopolhukam, kapan saya pergi dengan dia,” tegas Pandjaitan, terkait LSM yang memiliki data dugaan pelanggaran HAM pasca tragedi 1965.
Beberapa hari sebelumnya, Senin (18/4), dirinya mengemukakan, pemerintah Indonesia mau menyelesaikan kasus HAM berat, antara lain tragedi 1965.
“Ada keinginan pemerintah menyelesaikan masalah HAM harus dituntaskan. Kami melihat penyelesaian Tragedi 65 ini menjadi pintu masuk menyelesaikan kasus yang lain,” kata dia, pada pembukaan Simposium Nasional Tragedi 1965, di Jakarta.
Awalnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, KH Hasjim Muzadi, tak setuju seandainya presiden atas nama negeri meminta maaf terhadap para korban tragedi 1965.
