JAKARTA,HarianBernas.com–Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta mendukung setiap kebijakan politik negara dan tidak melakukan politik praktis. Politik TNI adalah politik negara dan TNI harus berpijak pada kebijakan negara. Karena semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat.
Ketika memberikan pengarahan pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12) pagi, Presiden Jokowi mengatakan, rantai komando di tubuh TNI hanya satu, tegak lurus, loyalitas dan ketaatan pada Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa dalam membangun kekuatan pertahanan, Indonesia harus memenuhi alutsista secara terpadu di laut, darat, udara, karena hampir semua negara berlomba memajukan teknologi pertahanan. Presiden meminta agar TNI membangun postur yang kokoh dengan alutsista modern. Dan modernisasi dilakukan untuk mengimbangi kemajuan zaman, mandiri dengan mengurangi impor dan kembangkan industri pertahanan nasional.
Selain itu, Presiden meminta seluruh pimpinan TNI untuk meningkatkan kapasitas prajurit yang profesional dan terlatih. Sementara Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan kesatuan komando harus terus terwujud dan loyalitas kepada Presiden. Dikatakan, TNI pernah hancur karena ikut politik praktis pada masa lalu. Karena itum ia meminta TNI agar tidak boleh ikut politik apapun, kecuali politik negara.
Menurut Panglima TNI, politik negara, loyalitas tegak lurus kepada Panglima Tertinggi yakni Presiden RI. Ditegaskan, loyalitas TNI hanya kepada Presiden RI. Dan bagi TNI itu benang merah, tidak boleh terbantahkan. “Saya jamin loyalitas TNI yang paling tinggi,” tegas Gatot.
Rapim TNI 2016 itu sendiri diikuti 182 Pati TNI, terdiri dari Panglima Komando Utama (Pangkotama), Kepala Dinas, Kodiklat, Sesko, Asisten, Kemhan, Bakamla, BNPB, Wantannas,dan Kemko Polhukam. Dalam rapim dengan tema “Meningkatkan loyalitas, moralitas dan integritas sebagai landasan dalam mewujudkan TNI yang kuat, hebat, profesional dan dicintai rakyat” itu, antara lain dihadiri Menko Polhukam Luhut B Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mentan Andi Amran Sulaiman, KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.
