JOGJA, HarianBernas.com — Jalan rekonsiliasi atau islah antara dua kubu di Pura Pakualaman, kandas sebelum dimulai. Kubu Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo menolak keterlibatan keluarga Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Angling Kusumo membahas suksesi Adipati Paku Alam X. Mereka bersikukuh bahwa KBPH Suryodilogo layak dinobatkan sebagai PA X karena telah memenuhi paugeran (peraturan).
“Apanya yang harus dirembug (dibahas), sudah tidak ada lagi rembugan (dengan Angling Kusumo, red),” ujar Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Pura Pakualaman, Tjondro Kusumo kepada wartawan HarianBernas.com Agung Raharjo melalui pesawat telpon, Rabu (25/11).
Baca juga: Sikap Terpuji Nabi Idris, Sosok yang Cerdas dan Kreatif pada Zamannya
Kawedanan Kasentanan sendiri memiliki fungsi sebagai kesekretariatan Pura Pakualaman. Penghageng Pambudaya Pura Pakualaman Kusumo Parasto menjelaskan posisi Angling Kusumo sepeninggal PA IX di luar trah keluarga Adipati bertahta. Angling Kusumo merupakan saudara dari PA IX lain ibu. Jika PA IX anak laki-laki tertua dari istri kedua PA VIII, sedangkan Angling anak laki-laki tertua dari istri pertama PA VIII. “Posisi dia (Angling, red) sebagai sederek dalem (saudara PA IX). Jadi, kewenangannya sekarang ada di keluarga almarhum PA IX,” katanya.
Parasto mengatakan masalah Angling Kusumo adalah masalah lama yang saat ini sudah terlewatkan. Ketika rapat internal keluarga telah memutuskan menunjuk Ambarkusumo sebagai PA IX. Dalam perkembangannya PA IX juga telah mendapat legitimasi sebagai Wakil Gubernur DIY. “Jadi kenapa ada penolakan jumenengan KBPH Suryodilogo, apanya yang ditolak. Semua sudah sesuai ketentuan,” katanya.
Maka dari itu, menurut dia, tidak pada tempatnya melakukan rekonsiliasi dengan Angling Kusumo. Posisi saat ini merupakan kewenangan keluarga keturunan almarhum PA IX. “Apanya yang direkonsialisasikan, nggak ada rekonsiliasi. Kita sudah berdasarkan pada paugeran,” katanya.
Menurutnya, penunjukan putra mahkota menjadi Adipati penerus telah sesuai paugeran. Dalam sejarahnya, itu terjadi pada saat PA-II menunjuk anak laki-laki tertua sebagai penerusnya. “Namun saja ketika itu putra mahkota meninggal dunia mendahului PA II sehingga kemudian ditunjuk adik saudara kandung dari anak laki-laki,” kisahnya.
Meknisme suksesi itulah sebagai paugeran yang nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat. Ia berjanji akan segera memublikasikan paugeran Pura Pakulaman seiring akan dilakukan jumenengan KBPH Suryodilogo menjadi PA X. “Kita tengah siapkan, itu amanat UUK (Undang-Undang Keistimewaan No 13/2012) kita akan memenuhinya untuk memublikasikan paugeran,” katanya.
Melalui Kawedanan Hageng Kasentenan, pihak Pura juga akan menyampaikan paugeran kepada DPRD DIY. Paugeran dan prosesi jumenengan ini yang juga menjadi syarat dalam UUK untuk diajukan menjadi Wakil Gubernur DIY,” papar Kusumo.
Suryodilogo ditunjuk menjadi putra mahkota oleh almarhum PA IX pada 2012 lalu. Oleh Kawedanan Hageng Kasentanan, ia kemudian diangkat menjadi pangeran pati bergelar KBPH Suryodilogo yang sebelumnya bernama Wijoseno Hario Bimo dua jam sebelum PA IX wafat. Dengan demikian Suryodilogo tak lama lagi berganti gelar menjadi KGPAA PA X.
Ketua Paguyuban Trah Pakualaman di DIY ini menambahkan dalam prosesi jumenengan Suryodilogo nanti akan digelar di Bangsal Sewotomo, Pakualaman dengan ampiran atau perlengkapan ala raja, dilengkapi pusaka Kyai Buyut. Suryodilogo kemudian akan menyatakan paneteging karsa atau deklarasi diri dikarenakan jabatan raja tertinggi. “Kemudian disengkuyung dengan memberikan kekancingan, tanda bintang jabatan, baru sah bergelar PA X,” jelas Kusumo.
Pascaprosesi jumenengan, Suryodilogo akan dikirab ke luar Pakualaman untuk dikenalkan kepada masyarakat sebagai PA X. Proses itu nantinya akan disampaikan ke parlemen DIY. Karena jabatan Wakil Gubernur DIY mengharuskan ada jumenengan, prosesi adat, dan paugeran.
Sementara itu sejumlah orang mengatasnamakan Aliansi Tahta untuk Rakyat menyampaikan sikap menolak penobatan PA X. “Karena PA IX yang sah menurut paugeran dan perjanjian dengan PA VIII dan Paku PB X masih ada,” ujar Ketua Aliansi Tahta untuk Rakyat, Arifin Wardiyanto, kepada wartawan di DPRD DIY.
Menurutnya, penobatan PA tidak pernah ada dalam tradisi PA pangeran pati, apalagi diumumkan dalam masa berkabung.”Ini menyalahi paugeran dan juga secara moral menyalahi etika dan norma-norma kesopanan,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD DIY Rany Widayati mengatakan proses pengisian jabatan Wakil Gubernur DIY sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) Nomor 2/2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
Rany mengatakan tidak mungkin ada dualisme calon Wakil Gubernur yang diajukan ke parlemen dari Pakualaman. Alasannya, kata dia, calon Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. “Yang diakui dalam Perdais seperti dibuktikan dengan paugeran, prosesi jumenengan, siapa yang melantik, sampai tempat di mana jumenengan itu digelar,” tandas politisi Partai Golkar itu.
Baca juga: Inilah 99 Asmaul Husna Beserta Artinya Bahasa Indonesia Lengkap
