JAKARTA, BERNAS.ID – United Nations World Food Programme (WFP), Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2020, hari ini kamis (19/11/2020) merilis Rencana Strategis Negara (CSP) 2021-2025 yang baru, menyatakan kembali dukungannya kepada Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, nutrisi dan sistem panganberkelanjutan untuk semua.
“Berdasarkan kerangka strategis PBB secara keseluruhan, evaluasi program sebelumnya, konsultasi dengan banyak pemangku kepentingan, dan rekomendasi Kajian Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (Strategic Review of Food Security and Nutrition) yang dilakukan oleh lembaga penelitian nasional independen, WFP yakin akan fokus CSP ini pada dialog kebijakan dan asistensi teknis analisis di bidang ketahanan pangan dan gizi, mitigasi bencana dan risiko perubahan iklim, dan pencegahan segala bentuk malnutrisi melalui diversifikasi pola makan yang sehat,” ujar Perwakilan WFP di Indonesia, Christa Rader.
“Rencana Strategis ini dapat meningkatkan jangkauan yang signifikan melalui sistem pemerintah kepada puluhan juta orang yang paling rentan, yang berisiko tertinggal karena saat ini negara sedang berusaha untuk kembali pulih dan fokus untuk pembangunan kedepan yang lebih baik setelah krisis COVID-19,” tambahnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Suharso Monoarfa, menekankan pentingnya pelayanan sosial yang sehat, sistem perlindungan sosial, dan sistem pangan yang berkelanjutan untuk memitigasi dampak Covid-19. “Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk melibatkan semua sektor untuk mengatasi dampak kesehatan dan sosial ekonomi dari pandemi,” kata Suharso.
Berlandaskan kemitraan selama lebih dari 50 tahun antara Republik Indonesia dan WFP, rencana baru tersebut disetujui oleh Dewan Eksekutif WFP. “Pemerintah Indonesia menyambut baik fokus dari Rencana Strategis Negara WFP 2021-2025 yang baru terkait dialog kebijakan dan bantuan teknis di bidang analisis ketahanan pangan dan gizi, mitigasi dampak bencana dan perubahan iklim, dan pencegahan segala bentuk malnutrisi melalui pola makan sehat. Pemerintah Indonesia menyambut baik peningkatan kolaborasi antara WFP dengan akademisi dan lembaga penelitian nasional untuk pekerjaan analitis tentang ketahanan pangan dan gizi,” jelas Suharso.
Dalam lima tahun ke depan, WFP akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia di bawah payung United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2021-2025, dan bermitra erat dengan badan-badan PBB lainnya yang berfokus pada ketahanan pangan, gizi dan perlindungan sosial, terutama Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), UNICEF, serta banyak mitra PBB lain, pemerintah, lembaga pembangunan, akademisi dan lembaga penelitian, dan masyarakat sipil.
“Kami sangat menghargai peningkatan kolaborasi WFP dengan badan-badan PBB lainnya di bawah kepemimpinan Koordinator Residen PBB. Sinergi di antara berbagai badan PBB ini mencerminkan sinergi antara kementerian pemerintah di bawah koordinasi kementerian saya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Kami akan terus bekerja sama untuk mencapai SDG 2, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Kami menyambut baik south-south and triangular cooperation untuk berbagi pendekatan Indonesia dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan gizi, serta belajar dari pengalaman negara lain,” tambahnya.
Meski mengalami kemajuan yang signifikan, Indonesia masih menempati urutan ke-70 dari 107 negara dalam Global Hunger Index (GHI). Perbedaan tetap substansial antar wilayah dalam hal kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi. Secara khusus, beban rangkap tiga dari malnutrisi (triple burden of malnutrition) meningkatkan kekhawatiran, dengan tingkat kekurangan gizi yang tinggi bersamaan dengan kelebihan gizi dan defisiensi mikronutrien di antara penduduknya.
Kehilangan lapangan pekerjaan dan pendapatan besar-besaran akibat pandemi COVID-19 membuat banyak keluarga rentan kini mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan yang cukup dan berkualitas untuk dimakan. Jumlah orang yang rawan pangan kemungkinan besar akan meningkat tahun ini, dan hal itu dapat menyebabkan lebih banyak kasus malnutrisi pada anak. Pandemi juga mengancam ketahanan masyarakat terhadap guncangan yang berulang, termasuk yang terkait dengan perubahan iklim. (cdr)
