Bernas.id ? Temu Inklusi yang merupakan agenda rutin setiap dua tahun sekali seyogyanya tahun 2020 ini dilakukan di Desa Kambumo kecamatan Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 13-16 Juli lalu. Berhubung adanya pandemi Covid-19 maka terpaksa agenda yang ditujukan untuk membahas keberpihakan kepada penyandang disabilitas ini ditunda.
Baru pada Rabu (9/9) kemarin akhirnya agenda Temu Inklusi ini dilaksanakan dengan sistem daring. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, S.A.P selaku Menko PMK membuka seminar nasional tepat pukul 09.26 WIB. Karena dilaksanakan dengan sistem daring maka Temu Inklusi ke-4 diagendakan selama empat bulan hingga akhir Desember 2020.
Pada seminar pertama yang bertajuk Desa Inklusif: Membedah Indikator dan Regulasi, Merumuskan Strategi untuk Mereplikasi dipandu oleh Kuni Fatonah dengan menghadirkan 5 narasumber, yaitu:
- Drs. H. M. Imam Azis, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah
- Bito Wikantosa, SS. M.Hum, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa PDTT
- Tommy Satriya Yulianto, S.I.P, Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba
- Luluk Ariyanti, ketua PPDIS, Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo
- Suharto, SS. MA, Direktur SIGAB Indonesia
Sebagai narasumber pertama, Suharto, SS. MA selaku Direktur SIGAB (Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel) menyampaikan tentang persepsi umum bahwa disabiltas adalah kalangan yang terpinggirkan bahkan hampir dianggap tidak ada. Hal ini bisa dilihat dari dari banyaknya kegiatan di masyarakat yang belum melibatkan penyandang disabilitas. Maka begitu digulirkan gagasan Desa Inklusif, Suharto sangat antusias menyambutnya.
Menurutnya Desa Inklusif sangat tepat mengingat mayoritas penyandang disabilitas berada di desa. Keterbatasan ruang gerak dan partisipasi juga menjadi sebab disabilitas menjadi kaum yang terpinggirkan. Sementara dalam berbagai kebijakan pemerintah sebenarnya sudah ada poin-poin yang menyangkut kaum disabilitas. Seperti pemanfaatan dana desa yang berpihak pada perempuan, anak-anak, serta disabilitas, yang termaktub dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020.
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan SDGs (Sustainable Development Goals) yang ditujukan untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas.
?SDGs untuk semuanya termasuk penyandang disabilitas. Jadi misalnya pembangunan fasilitas transportasi harus disediakan juga area untuk mereka.? Inilah mimpi SIGAB, terwujudnya desa inklusif yang melibatkan dan memfasilitasi disabilitas berperan dalam berbagai kegiatan di masyarakat tanpa merasa terpinggirkan.
Jika Suharto berbicara tentang mimpi-mimpi terwujudnya desa inklusif di Indonesia, maka berbeda dengan Luluk Ariyanti, ketua PPDIS, Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo. Menurut Luluk sebenarnya keterbatasan fasilitas bagi disabilitas berawal dari kurangnya informasi tentang disabilitas itu sendiri.
?Hal ini terbukti ketika kami, PPDIS menemui pihak terkait ternyata disambut dengan sangat baik. Bahkan pemangku kebijakan menyampaikan data-data yang kami bawa inilah yang sangat dibutuhkan,? tuturnya. Berawal dari hasil pertemuan itu akhirnya Luluk dan para relawan PPDIS mulai mengumpulkan data dan informasi mulai berapa jumlah penyandang disabilitas di Situbondo, apa saja yang dibutuhkan, akses apa yang perlu diperbaiki, serta harapan-harapan para disabilitas untuk nantinya disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang. Dengan cara ini, PPDIS berharap segera terwujud Situbondo Inklusif. (tan)
