Kurang lebih 5 tahun lalu, selepas pensiun dari PT FIV, saya berkeliling ke beberapa wilayah Indonesia untuk lakukan riset mandiri tentang Social Business. Ada banyak tempat yang saya datangi dari pegunungan, pedesaan, hutan, kampung, hingga sampai ke pinggir lautan. Semua masih tersimpan rapi dalam jurnal saya.
Mengenal lebih dekat 17 desa lingkar Rinjani, Sentra Kopi Serampas di tengah Taman Nasional Kerinci Seblat, Poklahsar di Jogja, Lombok Barat, atau sebuah desa eksotis di Gorontalo yang merupakan bekas kerajaan Bubohu lengkap dengan cerita tentang kampung bajak laut dan masjid Walimah. Serta masih banyak lagi tempat yang cukup membuat dada saya sesak terharu, karena terkonfirmasi betapa kayanya Indonesia.
Ada banyak hal yang saya peroleh dari proses itu.
Namun ada satu hal juga yang saya dapatkan dan paling membuat gusar yaitu ego sektoral di lapangan. Ini adalah masalah laten dalam pemerintahan kita, menguatnya cara pandang dan cara kerja yang hanya mengutamakan organisasinya sendiri, kurangnya kolaborasi, lemahnya integrasi untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, ini programmu, bukan programku, terlebih kalau berkaitan dengan anggaran.
Karena itulah selanjutnya bersama banyak teman, kami membangun konsep praktis bagaimana modul pengembangan potensi dan kekayaan alam dan non alam bangsa Indonesia ini dengan membangun jaring konektivitas dalam level strategi maupun praktik. Konsep ini diberi judul TouriSME Connect, yaitu bangun konektivitas antara pariwisata dengan kegiatan ekonomi produktif dalam berbagai level.
Kenapa pariwisata yang menjadi konektivitas (connectivity hub) ?
Hampir semua aktivitas ekonomi saat ini memiliki ruang potensi untuk dikolaborasikan dengan sektor pariwisata. Pariwisata mampu menjadi penggerak roda perekonomian dari hulu sampai hilir dan sekaligus menjadi akses pasar yang berkelanjutan (sustainable market) bagi produk-produk UMKM.
Dalam momentum dan situasi pandemi sekarang, pariwisata dapat juga diprioritaskan menjadi lokomotif pemulihan ekonomi, karena sesungguhnya pariwisata terdiri dari rantai nilai usaha mikro kecil menengah. Dibutuhkan sinkronisasi kebijakan dan peraturan dan rencana aksi kolaborasi antar sektor untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan.
