JAKARTA, BERNAS.ID – Di tengah munculnya seruan pengosongan rekening di media sosial, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak gegabah dalam menyikapi situasi ini.
Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai kepanikan yang dipicu informasi simpang siur justru dapat memperburuk kondisi, tidak hanya bagi Bank DKI tetapi juga bagi roda perekonomian Jakarta secara umum.
Baca Juga : Kadin Berkomitmen Menginisiasi Program Pembangunan Ekonomi Nasional
“Bank DKI saat ini memainkan peran penting dalam perputaran dana publik. Banyak program sosial dan bantuan yang tersalur melalui bank ini. Jika reaksi masyarakat terlalu ekstrem, dampaknya bisa merembet ke sektor lain,” ujar Sarman, dikutip Selasa (15/4/2025).
Menurutnya, gangguan sistem memang bisa terjadi pada institusi keuangan manapun, dan hal tersebut harus menjadi pelajaran kolektif dalam meningkatkan ketahanan digital perbankan.
Sarman juga mengingatkan bahwa Bank DKI selama ini menjadi kanal utama distribusi berbagai program bantuan dari Pemprov DKI Jakarta seperti KJP dan KLJ, serta permodalan UMKM. Ketidakpercayaan terhadap bank tersebut, lanjutnya, bisa berimbas pada keterlambatan distribusi bantuan bagi kelompok rentan.
Baca Juga : Pengamat: Jangan Buru-buru Simpulkan Serangan Siber dalam Kasus Bank DKI
Meski demikian, Sarman menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka dari pihak bank serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyambut baik jaminan keamanan data dan dana yang telah disampaikan Gubernur Pramono Anung dan jajaran direksi Bank DKI, namun tetap mendorong upaya pemulihan sistem dilakukan secara maksimal dan segera.
“Kita tidak sedang bicara reputasi semata, tapi kepercayaan publik. Jangan sampai pemulihan teknis tidak dibarengi pemulihan komunikasi. Karena dampak psikologis bagi nasabah bisa jauh lebih besar,” katanya.
Di tengah kondisi ini, Kadin berharap semua pihak bisa bersikap proporsional dan tidak memperkeruh keadaan. Sarman menegaskan bahwa menjaga stabilitas adalah kepentingan bersama, terutama ketika Bank DKI berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat kecil. (DID)
