JAKARTA, BERNAS.ID – Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, M Abu Bakar Maulana, menegaskan pentingnya penguatan budaya lokal, khususnya Betawi, dalam dunia penyiaran di tengah transformasi Jakarta sebagai kota global. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta.
“Kalau tadi saya sampaikan soal penguatan budaya lokal, itu bukan tanpa dasar. Ada amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, khususnya Pasal 51 yang menekankan pada penguatan budaya Betawi dan wilayah aglomerasi,” ujar Abu Bakar.
Baca Juga : KPID DIY Raih Penghargaan KPID Terbaik se-Indonesia
Ia memaparkan, dalam presentasinya di hadapan Komisi A, dirinya menitikberatkan pada pentingnya aglomerasi penyiaran yang terintegrasi dengan budaya lokal dan arah perkembangan Jakarta sebagai kota global. “Kita tidak bisa lepas dari realitas bahwa Jakarta kini sudah menjadi kota global. Maka konten-konten lokal yang berkualitas, termasuk budaya Betawi, harus mendapat prioritas.”
Menurutnya, KPID sebagai lembaga pengawasan penyiaran harus mampu berkolaborasi dengan DPRD, khususnya Komisi A, yang disebutnya sebagai ‘induk kandung’ dari lembaga tersebut. “KPID ini anak kandung Komisi A. Maka harus ada sinergi yang kuat dalam menjaga kualitas penyiaran lokal,” tambahnya.
Baca Juga : Komisi A DPRD DKI Sepakat Tak Ada Operasi Yustisi
Soal peluang dirinya terpilih dalam 24 besar calon anggota KPID, Abu Bakar menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. “Kalau Allah berkehendak saya masuk, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya mungkin belum waktunya. Tapi saya ini bagian dari rumah sendiri, saya ikut andil dalam proses masukan penyusunan RUU DKJ,” ungkapnya.
Dalam visinya, Abu Bakar menyebutkan KPID ke depan harus mampu mewujudkan penyiaran yang berintegritas, kolaboratif, adaptif, dan mengintegrasikan kearifan lokal terhadap perubahan status Jakarta. Ia juga menyoroti pentingnya memperluas koordinasi penyiaran ke wilayah penyangga seperti Cianjur dan daerah di Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam kawasan aglomerasi Jakarta.
Soal objektivitas proses seleksi, Abu Bakar menyatakan keyakinannya terhadap kredibilitas para penguji di DPRD DKI. “Dewan itu perwakilan rakyat. Saya yakin mereka objektif dalam memilih siapa yang layak duduk di KPID.” (DID)
