Bernas.id ? Sebagai pemimpin negara, tentunya ada banyak pihak yang ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari mana asalnya atau apapun latar belakangnya, entah itu orang sipil organisasi masa, partai politik, tentu sah-sah saja bertemu dengan Jokowi.
Hal ini seperti klarifikasi Ketua Umum DPP PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dalam keterangan tertulisnya, Grace Natalie, menyebut pertemuan jajaran pengurus partainya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membicarakan masalah kebangsaan dan negara. Namun, ada pihak yang menyebut pertemuan itu menyalahi aturan.
Diberitakan media, Novel Bamukmin, ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) melaporkan pertemuan Presiden Jokowi dan jajaran PSI itu ke Komisi Ombudsman dengan tudingan pelanggaran administrasi, Senin (5/3). Permasalahannya, lanjut Novel, menggunakan istana untuk membahas pemenangan Jokowi dalam pilpres 2019 di Istana Negara.
?Memakai fasilitas negara (Istana Negara-red) untuk kepentingan pribadi, itu pelanggarannya,? jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani turut memberikan komentarnya berpendapat. Dikatakan Puan, Presiden Joko Widodo memiliki hak bertemu dengan seluruh pimpinan partai politik di Istana Presiden.
“Sudah sewajarnya Presiden bersilaturahmi dengan partai-partai politik atau ketua umum-ketua umum partai politik,” ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Ditegaskan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini bahwa tidak melihat adanya mal-administrasi apabila presiden bertemu jajaran partai politik. Puan pun meminta ditunjukkan di mana letak kesalahannya apalagi apartai politik yang ditemui Presiden Jokowi bukan partai politik abal-abal yang sesuai dengan konstitusi.
“Maladministrasinya sebelah mana ya? Sebagai Presiden, Beliau berhak bertemu dengan rakyatnya, apakah yang berasal dari partai politik, atau bukan,” tegas Puan.
