Bernas.id – Dengan begitu cairnya koalisi partai politik jelang pilkada 2018, kepada Bernas.id, Selasa (16/1), Ike Devi Sulistyaningtyas, MSi, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta menjelaskan bahwa dalam telaah komunikasi politik, partai politik (parpol) merupakan upaya sekelompok manusia yang memiliki orientasi, pemikiran politik, dan ideologi dalam rangka memperoleh kekuataan, demi mewujudkan ideologi politik yang diharapkan.
?Oleh karena itu, manakala ketika ada kepentingan dari beberapa partai yang selaras maka akan terjadilah penggabungan kepentingan (interest aggregation) yang akan diperjuangkan menjadi public policy,? jelasnya.
Dikatakan Ike, partai-partai menjadi cair melebur (koalisi-red), bahkan secara teroganisir mengaktifkan instrumen kompromi demi tercapainya tujuan dan kepentingan masing-masing partai. Analogi yang terjadi dalam dunia bisnis adalah adanya merger bisnis. ?Dengan melakukan merger, maka kekuatan bisnisnya pun makin mengemuka. Demikian pula yang terjadi pada bidang politik,? imbuhnya.
Terkait politik identitas yang menguat menjelang pilkada 2018 akhir-akhir ini, Ike menyebut tujuan dari politik identitas adalah pemasaran politik. Komunikasi memerlukan simbol-simbol. Salah satunya simbol yang menunjukkan identitas. Identitas pada akhirnya menjadi pembeda antarpartai. Di dalam identitas akan tertuang juga informasi-informasi dan value tersendiri.
Terkait politik identitas, Guru Besar dan Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Prof, Drs, Purwo Santoso, MA, PhD menyebut fokus partai politik sekarang ini hanya mendulang suara saja. ?Fokus partai-partai politik di negeri kita adalah mendulang suara pemilih untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Pola kepartaian yang cair memudahkan mereka mewujudkan fokus bersama itu,? katanya ke Bernas.id, Rabu (17/1).
Dikatakan Prof Purwo, masyarakat pun tidak memperlakukan parpol sebagai sarana perjuangan yang dikendalikan dan dicukupi. Masyarakat bukannya mendisiplinkan partai melainkan justru untuk meminta-minta. Masyarakat membiarkan dirinya sebagai target atau sasaran atau target. ?Akibatnya, partai nggak mau repot-repot mengetatkan komitmen ideologis atau garis/haluan perjuangan. Tidak ada kecerdasan kolektif warga untuk memilitankan partai. Hanya rakyat yang secara politik kuat saja yang mewarnai dunia kepartaian,? terangnya.
Politik identitas, apakah selalu salah jika hanya untuk kepentingan elektoral sesaat atau kepentingan pragmatis lainnya, Prof Purwo menjawab tidak ada gunanya dirinya menyalahkan kalau masyarakat menikmati transaksi di balik itu. Mobilisasi (atau bahasa populernya: menggoreng-goreng) sentimen identitas adalah pilihan yang paling enak. ?Solidaritas sosial (etnis, keagamaan, kedaerahan, afiliasi adat) yang begitu kuat dalam masyarakat kita, ingin dipanen sebagai vote dalam pemilu, secara mudah melalui politik identitas,? tukasnya.
