SURABAYA, BERNAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan, Komisi II DPR RI saat ini berupaya sungguh-sungguh untuk mencarikan solusi atas persoalan mafia tanah.
Syamsurizal menyatakan, memang sudah ada sejak lama isu-isu tentang mafia tanah itu sendiri. Tanah yang semestinya menjadi objek kehidupan bagi masyarakat banyak, tetapi oleh oknum-oknum tertentu justru dijadikan sebagai objek yang menguntungkan bagi pribadi atau golongan tertentu saja.
“Kita menggunakan bahasa mafia karena mereka-mereka yang tidak berhak kemudian menggunakan pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan sepihak. Jumlah dan keuntungan yang mereka dapatkan sangat besar. Ini yang kita katakan sebagai sesuatu yang tidak adil,” ujar Syamsurizal, di sela-sela agenda kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (7/9/2021).
Baca Juga : Sertifikat Elektronik, Tutup Celah Penipuan oleh Mafia Tanah
Menurutnya, Komisi II DPR RI patut menyiapkan Panja untuk menggali secara dalam mengenai mafia tanah ini. Ia menyampaikan, Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan akan terus melakukan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia, dan mencari daerah-daerah mana saja yang (dicurigai ) ada mafia tanahnya.
“Ini yang menjadi target kita. Jawa Timur kita datangi, karena Jatim termasuk wilayah yang maju, seperti beberapa tempat lain di Indonesia. Surabaya adalah tempatnya para pengusaha-pengusaha besar,” katanya.
Dia menjelaskan, dari paparan yang telah disampaikan Kakanwil BPN Jatim dalam pertemuan dengan Komisi II, kerja penanganan kejahatan mafia pertanahan yang dilakukan tidak bisa optimal akibat keterbatasan anggaran.
“Kerjasama mereka (BPN Jatim) dengan pihak Polda Jatim sudah ditandatangani sejak tahun 2018. Tetapi mereka mengatakan, anggarannya tidak tersedia untuk mengejar kejahatan mafia ini,” terangnya.
Selain itu, lanjut Syamsurizal, mereka juga terkendala oleh masalah data yang tidak lengkap serta tidak adanya kewenangan yang mereka miliki.
“Hal itu sempat kita pertanyakan, mengapa kerjasamanya sudah ada sejak tahun 2018 tetapi kewenangannya tidak punya,” kata politisi Fraksi PPP ini.
Dia menambahkan, banyak pihak-pihak tertentu seperti perusahaan yang mendapatkan hak guna usaha (HGU), namun mereka tidak mengoptimalkan pemanfaatan tanahnya sehingga terjadi lahan tidur.
“Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka kita kejar masalah itu. Sebab itu bisa menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jawa Timur sendiri menyumbangkan 20 persen PNBP. Kasus lainnya yaitu mereka yang mendapat HGU atas tanah dalam jumlah luasan tertentu tetapi mereka menggarapnya lebih dari yang diberikan. Ke depan, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan menuntut ganti rugi atau semacam denda bagi mereka. Sehingga itu menjadi PNBP bagi negara,” tandasnya.
Syamsurizal menyampaikan, Komisi II akan melakukan inventarisasi daerah-daerah yang memiliki tanah terlantar atau tidak tergarapkan.
“Karena sudah ada peraturan, mereka yang tidak menggarap tanahnya selama 2 tahun maka itu menjadi milik negara. Yang dikuasai oleh pemerintah sepenuhnya. Ini masuk dalam aset bank tanah,” pungkas legislator dapil Riau I tersebut. (cdr)
