JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi II FPKS DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak pemerintah untuk segera menghentikan sementara proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo sesuai permintaan dari Komite Warisan Dunia UNESCO. Menurut Mardani, melestarikan habitat dan ekosistem sekitar Komodo adalah prioritas nomor satu. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menjelaskan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) ke publik, internal dan eksternal terlebih dahulu sebelum menjalankan proyek tersebut.
“Buka ke publik agar ada diskursus wabil khusus pembahasan tentang amdal, karena yang dikomentari UNESCO itu amdalnya yang tidak lengkap. Selama ini dengan tidak dibukanya amdal, wajar kalau publik internal, eksternal, dan UNESCO mempertanyakan proyek ini,” ujar Mardani dalam forum diskusi online Bincang Sudut Pandang, Selasa (12 /08/2021).
Perihal peringatan dari UNESCO dan berbagai tuntutan dari para pemerhati dan peneliti Komodo seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT, Mardani mengatakan akan segara menyuarakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksana peran dan fungsi.
Baca Juga : UNESCO Tetapkan Pencak Silat Sebagai Waris Budaya Tak Benda
“Saya akan coba suarakan kepada eksekutif, dalam hal ini Pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mudah-mudahan belum masuk ke Kementerian Investasi ya, agar bagaimanapun, betul-betul rekomendasi UNESCO itu mesti diikuti,” jelas Mardani.
Selain itu, Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup (TEKIN LH) ini juga mendukung adanya science-based project untuk pelestarian Komodo beserta ekosistemnya sebagai salah satu warisan dunia dan binatang endemik Indonesia.
“Saya mendukung 100 persen teman-teman Walhi dan juga setuju betapa pentingnya science based project ini untuk melestarikan komodo dan ekosistem pendukungnya, termasuk yang utama adalah masyarakat sekitar dengan adanya lembaga riset inovasi yang menjaga kelestarian Komodo ini,” tambahnya.
Mardani kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian Komodo secara khusus, dan NTT secara umum.
“Yang terakhir, kita sebagai masyarakat Indonesia, harus punya awareness. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian Komodo dan lebih umum lagi untuk penjagaan NTT yang seharusnya berada di tengah atau mungkin diatas, dalam ranking kesejahteraan atau kemajuan daerah di Indonesia. Ini menjadi catatan besar yang harus kita ingat dan akan suarakan,” pungkasnya. (cdr)
